Gemasulawesi– Kementrian Keuangan secara resmi mengajukan ke Komisi XI DPR pungutan PPN atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan.
Pengajuan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu dilakukan dalam rapat digelar, Senin 13 September 2021.
“Kebutuhan dasar misalnya jasa kesehatan dan jasa pendidikan, dipungut PPN tarif lebih rendah dari tarif normal biasanya,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: Pembelian Sembako Akan Dikenakan Pajak
Kendati begitu, ia berkata pemerintah senantiasa membuka opsi kalau benda serta jasa tersebut dapat tidak dipungut pajak. Tidak hanya itu, pemerintah pula berpeluang membagikan kompensasi untuk warga tidak sanggup.
“Bisa juga tidak dipungut PPN. Dan untuk warga tidak sanggup, diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi,” imbuhnya.
Baginya, opsi kebijakan ini terencana diberikan supaya azas keadilan bisa diwujudkan. Tetapi, perihal ini hendak disesuaikan dengan memandang tingkatan pemasukan dari bermacam kelompok warga.
Tidak hanya pengajuan usulan pungutan misalnya untuk sembako, sekolah, serta kesehatan, Kemenkeu juga usulkan kebijakan PPN multitarif.
Rencananya, kebijakan ini dengan menaikkan tarif universal PPN dari 10 persen jadi 12 persen serta menghadirkan skema multitarif dengan kisaran 5 persen hingga 25 persen pada benda serta jasa.
Dia pula menganjurkan kemudahan serta penyederhanaan PPN buat benda serta jasa kena pajak( BKP/ JKP) dengan tarif tertentu yang dihitung dari peredaran usaha dengan besaran tarif lebih rendah dari 5 persen.
Berikutnya, Sri Mulyani juga mengantarkan usulan kebijakan PPN lainnya, semacam pengenaan PPN merata untuk seluruh benda serta jasa, kecuali yang telah jadi objek Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah( PDRD), semacam pajak restoran, hotel, parkir, serta hiburan.
Pengecualian pula dicoba pada duit serta emas batangan buat cadangan devisa, dan pesan berharga. Setelah itu, jasa pemerintahan universal yang tidak bisa disediakan pihak lain serta jasa penceramah keagamaan. Perihal ini buat mencerminkan keadilan serta lebih pas target.
Sedangkan itu, sarana yang tidak dipungut PPN atas benda serta jasa tertentu dicoba buat mendesak ekspor di dalam serta luar kawasan tertentu dan hilirisasi sumber energi alam, sarana PPN dibebaskan atas BKP/ JKP strategis diganti jadi sarana PPN tidak dipungut, serta kelaziman dan perjanjian internasional. (***)
Baca juga: Rencana PPN Sekolah Pengaruhi Kualitas Pendidikan Indonesia
