Sembilan Daerah di Sulawesi Tengah Turun Level PPKM

<p>Foto: Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Gemasulawesi– Sebanyak sembilan daerah di Sulawesi Tengah kini turun level PPKM, penanda pandemi covid19 mulai melandai.

Sembilan daerah turun ke level dua PPKM itu yaitu Kota Palu, Donggala, Toli-Toli, Morowali, Bangkep, Parigi Moutong, Tojo Una Una, Sigi dan Morowali Utara.

Baca Juga: Disdikbud Parimo: ANBK Upaya Tingkatkan Mutu Pendidikan

“Informasi itu tercatat dalam Surat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang PPKM level empat, level tiga, level dua dan level satu,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Selasa 5 Oktober 2021.

Baca juga: Data Kematian Masuk Indikator PPKM di Indonesia

Baca juga: Presiden Joko Widodo Resmikan PLBN Sota di Merauke, Papua

Ia mengucapkan syukur karena ada beberapa daerah sudah masuk level dua PPKM.

Menurutnya, itu semua atas kerja keras dan keseriusan kepala daerah dan semua pihak yang terus melakukan penanganan Covid19 dengan baik.

Baca juga: Data Kematian Masuk Indikator PPKM di Indonesia

Baca juga: Wagub DKI Curigai Pelaku Pembuang Paracetamol di Teluk Jakarta Bukan Perseorangan

Daerah masih PPKM level tiga kata dia Kabupaten Banggai, Poso, Buol dan Banggai Laut.

“Saya ajak warga untuk mengikuti vaksinasi,” pinta Gubernur Rusdy Mastura.

Baca juga: Berlaku Mulai 24 Agustus, Level PPKM di Daerah Turun

Baca juga: Elite Partai Golkar Respon Sikap Gubernur Gorontalo Terhadap Mensos

Sementara itu, menanggapi Kabupaten Parigi Moutong turun level PPKM, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Parigi Moutong Fauziah Alhadad mengucap syukur atas informasi itu.

“Semoga bisa turun lagi hingga ke PPKM Level satu,” sebutnya.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Apresiasi Kabupaten Banggai Turun Level PPKM

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Hindari Konflik Kepentingan

Fauziah berharap, masyarakat jangan terlena dengan ditetapkannya Parigi Moutong sebagai PPKM Level dua.

Menurutnya, semua pihak tetap terus mempertahankan dan menerapkan protokol kesehatan. (**)

Baca juga: Tatap Muka Sekolah Wilayah PPKM Level 1-3 Diizinkan, Ini Syaratnya

Baca juga: Covid19 Melandai Bukan Berarti Pesta Dimulai

Baca juga: Marak Pencurian Fasilitas Huntap, BPPW Sulteng Minta Penyintas Gelar Ronda Malam

...

Artikel Terkait

wave

Korban Banjir di Moutong dan Taopa Telah Pulang ke Rumah

Sempat mengungsi, warga korban banjir di Kecamatan Moutong dan Taopa Parigi Moutong, telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing.

Disdikbud Parimo: ANBK Upaya Tingkatkan Mutu Pendidikan

Disdikbud Parigi Moutong mengelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK di satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama.

BAZNAS Parigi Moutong Berinovasi Ciptakan Makanan Tambahan

BAZNAS), berinovasi menciptakan makanan tambahan dalam bentuk biskuit blondo sebagai aksi penanganan dan pencegahan stunting di Parigi Moutong

Bangkep Jadikan Parigi Moutong Rujukan Penanganan Stunting

Banggai Kepulauan (Bangkep) jadikan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai rujukan penanganan stunting, karena salah satu daerah terbaik

Parigi Moutong Usul Bantuan Mobil Transportasi Desa ke Kementrian

Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong, usul bantuan pengadaan mobil transportasi desa dan terminal ke dua kementerian terkait.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;