Sembilan Daerah di Sulawesi Tengah Turun Level PPKM

<p>Foto: Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Gemasulawesi– Sebanyak sembilan daerah di Sulawesi Tengah kini turun level PPKM, penanda pandemi covid19 mulai melandai.

Sembilan daerah turun ke level dua PPKM itu yaitu Kota Palu, Donggala, Toli-Toli, Morowali, Bangkep, Parigi Moutong, Tojo Una Una, Sigi dan Morowali Utara.

Baca Juga: Disdikbud Parimo: ANBK Upaya Tingkatkan Mutu Pendidikan

“Informasi itu tercatat dalam Surat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang PPKM level empat, level tiga, level dua dan level satu,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Selasa 5 Oktober 2021.

Baca juga: Data Kematian Masuk Indikator PPKM di Indonesia

Baca juga: Presiden Joko Widodo Resmikan PLBN Sota di Merauke, Papua

Ia mengucapkan syukur karena ada beberapa daerah sudah masuk level dua PPKM.

Menurutnya, itu semua atas kerja keras dan keseriusan kepala daerah dan semua pihak yang terus melakukan penanganan Covid19 dengan baik.

Baca juga: Data Kematian Masuk Indikator PPKM di Indonesia

Baca juga: Wagub DKI Curigai Pelaku Pembuang Paracetamol di Teluk Jakarta Bukan Perseorangan

Daerah masih PPKM level tiga kata dia Kabupaten Banggai, Poso, Buol dan Banggai Laut.

“Saya ajak warga untuk mengikuti vaksinasi,” pinta Gubernur Rusdy Mastura.

Baca juga: Berlaku Mulai 24 Agustus, Level PPKM di Daerah Turun

Baca juga: Elite Partai Golkar Respon Sikap Gubernur Gorontalo Terhadap Mensos

Sementara itu, menanggapi Kabupaten Parigi Moutong turun level PPKM, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Parigi Moutong Fauziah Alhadad mengucap syukur atas informasi itu.

“Semoga bisa turun lagi hingga ke PPKM Level satu,” sebutnya.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Apresiasi Kabupaten Banggai Turun Level PPKM

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Hindari Konflik Kepentingan

Fauziah berharap, masyarakat jangan terlena dengan ditetapkannya Parigi Moutong sebagai PPKM Level dua.

Menurutnya, semua pihak tetap terus mempertahankan dan menerapkan protokol kesehatan. (**)

Baca juga: Tatap Muka Sekolah Wilayah PPKM Level 1-3 Diizinkan, Ini Syaratnya

Baca juga: Covid19 Melandai Bukan Berarti Pesta Dimulai

Baca juga: Marak Pencurian Fasilitas Huntap, BPPW Sulteng Minta Penyintas Gelar Ronda Malam

...

Artikel Terkait

wave

Korban Banjir di Moutong dan Taopa Telah Pulang ke Rumah

Sempat mengungsi, warga korban banjir di Kecamatan Moutong dan Taopa Parigi Moutong, telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing.

Disdikbud Parimo: ANBK Upaya Tingkatkan Mutu Pendidikan

Disdikbud Parigi Moutong mengelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK di satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama.

BAZNAS Parigi Moutong Berinovasi Ciptakan Makanan Tambahan

BAZNAS), berinovasi menciptakan makanan tambahan dalam bentuk biskuit blondo sebagai aksi penanganan dan pencegahan stunting di Parigi Moutong

Bangkep Jadikan Parigi Moutong Rujukan Penanganan Stunting

Banggai Kepulauan (Bangkep) jadikan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai rujukan penanganan stunting, karena salah satu daerah terbaik

Parigi Moutong Usul Bantuan Mobil Transportasi Desa ke Kementrian

Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong, usul bantuan pengadaan mobil transportasi desa dan terminal ke dua kementerian terkait.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;