Gemasulawesi- Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyatakan dukungannya terhadap RUU Daerah Kepulauan diusulkan DPD RI. Hal itu, sehubungan dengan telah disusunnya grand desain akselerasi pembangunan daratan dan lautan atau kepulauan.
“Sudah tertuang juga di RPJMD Sultra 2018-2023. Maka, kami ingin pembahasan RUU ini dipercepat sehingga bisa segera disahkan dan diimplementasikan,” ungkap Ali Mazi saat audiensi dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Rabu 15 September 2021.
Dia menyebutkan, Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan yang memiliki 650 pulau dengan 530 pulau telah memiliki nama atau sebutan dan 80 pulau yang telah berpenghuni.
Baca juga: Dewan Pers Sebut RUU KUHP Disinyalir Tumpang Tindih Dengan UU Pers
Sebagai daerah kepulauan kata dia, Sulawesi Tenggara amat berkepentingan dengan lahirnya undang-undang itu. Dia pun berharap, pembahasan RUU Daerah Kepulauan itu dapat segera dirampungkan.
“Saya sudah berkirim surat ke DPR RI. Kalau tidak salah bulan Agustus suratnya dikirimkan. Kami sangat berkepentingan dengan RUU tersebut,” tuturnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan siap untuk melanjutkan pembahasan RUU itu. Sesuai fungsinya, DPD RI merupakan perwakilan daerah dan akan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
“Kami akan segera koordinasikan agar RUU ini segera dibahas. Sejak awal, DPD RI ini merupakan saluran aspirasi daerah. Dan saya sebagai Ketua siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan sepanjang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tegas LaNyalla.
Dia mengatakan, bukan tanpa alasan RUU itu diajukan lembaganya. Menurutnya, jika telah disahkan, undang-undang itu nantinya akan menjadi legitimasi bagi daerah-daerah kepulauan.
“Indonesia ini kan negara kepulauan. Maka saya menilai RUU ini amat penting untuk mewujudkan kepastian hukum terkait pengaturan kebijakan afirmasi bagi daerah kepulauan,” tuturnya.
Dia pun tak menampik jika selama ini, kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan seolah-olah disamakan dengan daerah daratan. Padahal, pendekatan pembangunan di daratan dan kepulauan semestinya memiliki treatment berbeda.
“Antara daratan dan kepulauan itu memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Jadi, pendekatan pembangunannya juga berbeda. Pada titik ini RUU tersebut menjadi penting untuk dibahas. Karena apa, ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di kepulauan,” tutupnya. (***)
Baca juga: DPR: Pemerintah Belum Penuhi Harapan Penanganan Pandemi
