Berita nasional, gemasulawesi– Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum bisa terbitkan NIP dan SK PPPK akibat masih terganjal Peraturan presiden (Perpres) yang masih digodok harmonisasinya oleh Kementerian hukum dan HAM.
Hal tersebut diungkapkan, Ketua Panja revisi UU ASN, Komisi II DPR RI Arwani Thomafi Jum’at 3 Juli 2020.
Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu komitmen pemerintah untuk segera menerbitkan SK 51 ribu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca juga: PPPK Belum Akomodir Seluruh Honorer Kategori Dua
Arwani menjelaskan, dalam rapat kerja dengan MenPAN-RB ada janji pemerintah untuk menyelesaikan secepatnya.
“Sudah dijelaskan prosedur pengangkatan PPPK hasil rekruitmen Februari 2019. Kami tunggu komitmen itu,” kata Arwani.
DPR nilai pemerintah lambat tangani tenaga honorer K2
Senada Hugua, anggota Komisi II DPR RI menilai, pemerintah selalu lambat dalam menangani persoalan honorer K2.
Baca juga: Pasal Peralihan Revisi UU ASN Atur Honorer K2 Jadi PNS
Ia menjelaskan, sudah lulus PPPK saja masih digantung pengurusannya, apalagi yang belum lulus.
“Pada raker Senin nanti, kami akan desak KemenPAN-RB. Mudah-mudahan dengan Pak Jokowi marah, MenPAN-RB dan jajarannya segera menindaklanjutinya. Disegerakan saja, kasihan nasib honorer K2 semakin banyak yang menua,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Panja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Arwani Thomafi mengatakan, pimpinan DPR RI sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar dikeluarkan Surpres (Surat presiden) pembahasan revisi.
Menurutnya, dengan Surpres, pembahasan RUU ASN bisa dipercepat.
“RUU ASN sudah lewati tahap penyusunan di Baleg. Dan DPR sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Saat ini kami menunggu surat presiden untuk kesiapan membahas RUU ASN ini dalam pembahasan tingkat 1,” tuturnya.
Ia menjelaskan, ini kali kedua RUU ASN diusulkan kepada presiden untuk dibahas, dengan harapan tahun ini bisa tuntas.
“Semoga pemerintah punya itikad baik dan memberikan respon positif terkait penyelesaian masalah honorer K2,” ujarnya.
Ia berharap, seluruh honorer K2 untuk mengawal ini dan terus digaungkan agar legislatif selalu ingat tanggungjawabnya menuntaskan revisi UU ASN.
“Kita semua harus mengawal ini, saling mengingatkan. Masalah ini harus tuntas tahun ini. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” pungkasnya. (**)
Baca juga: PPPK Belum Akomodir Seluruh Honorer Kategori Dua
Laporan: Muhammad Irfan Mursalim
Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul
“Kabar Baik dari Senayan untuk 51 Ribu PPPK”
