Gemasulawesi- Wapres Ma’ruf Amin menyebut, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak maksimal. Sehingga mendorong Pemda untuk berani laksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
“Saya akui masih banyak Pemda yang belum berani membuka PTM. Namun pemerintah akan terus mendorong daerah untuk membuka PTM agar siswa tidak tertinggal materi belajar,” kata Ma’ruf di SMK Kesehatan Annisa, Bogor, Kamis 9 September 2021.
Ma’ruf meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mendorong Pemda yang belum berani laksanakan PTM agar segera membuka sekolah.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah: Daerah PPKM Level Tiga Segera PTM Terbatas
“PTM akan terus didorong agar enggak banyak ketinggalannya. Daerah yang masih belum berani akan kita dorong supaya memenuhi syarat minimal untuk dibuka dan terkait kesiapan orang tua. Jadi pasti itu ke sana,” jelasnya.
Menurut dia, sesuai kebijakan pemerintah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), daerah sudah berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 hingga 3, prinsipnya boleh membuka PTM.
Saat ini, tinggal tiga provinsi yang masih melaksanakan PPKM Level 4. Ia berharap tiga provinsi itu dapat segera turun levelnya menjadi level 3, sehingga PTM dapat segera dilaksanakan.
“Jadi kami ingin semua level 3. Artinya semua daerah bisa melaksanakan PTM,” tuturnya.
Sebelumnya, diumumkan pada konferensi pers evaluasi dan penerapan PPKM, Senin 9 Agustus 2021, pemerintah menyampaikan beberapa informasi terkait kondisi terkini Covid19 dan sejumlah penyesuaian yang diberlakukan.
Berdasarkan aturan terbaru, PTM terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan PJJ.
Baca: Ini Kriteria PKL Akan Dapat Bantuan Rp1,2 Juta dari Pemerintah
Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan/atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19), atau yang disebut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. (***)
Baca juga: Parigi Moutong Pilih Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh
