Warga Demo Tuntut Evaluasi Izin Tambang Nikel di Banggai

<p>Foto: Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Warga demo tuntut pemerintah daerah evaluasi izin tambang Nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.

“Kami meminta peninjauan kembali izin pertambangan di wilayah Kecamatan Masama, Banggai,” ungkap Koordinator aksi, Ismail Angio, saat aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Banggai, Kamis 24 Juni 2021.

Puluhan warga demo terkait izin tambang nikel itu mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gempa) Kecamatan Masama, Banggai.

Ia mengatakan pada demo terkait izin tambang nikel, aktivitas pertambangan tidak mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat. Melainkan kesengsaraan di kemudian hari.

“Pertambangan mineral itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan,” sebutnya.

Aksi demo terkait izin tambang nikel itu mendapat respon dari Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu dan Ketua DPRD Banggai, Suprapto Ngatimin.

Baca juga: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

Keduanya menemui warga untuk memberikan penjelasan terkait keberadaan pertambangan nikel di Banggai.

“Kami akan menata kembali pertambangan di Banggai,” Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu.

Bila aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi izin, maka akan diberhentikan sementara.

Pihaknya juga mengontrol secara bersama-sama dengan instansi terkait agar aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan.

Baca juga: Polda Sulteng Amankan 29 Pendemo Tolak Omnibus Law

“Yang sudah legal harus memenuhi kewajibannya, yang ilegal harus melengkapi izinnya,” tegas Sri.

Sementara itu, Ketua DPRD Banggai Suprapto Ngatimin mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Banggai dan mencari solusi yang baik agar tambang-tambang di Banggai bisa beroperasi sesuai dengan prosedur telah ditetapkan.

“Sekarang ini izin pertambangan semuanya dari pusat,” ucapnya.

Baca juga: Lemhanas Studi Isu Strategis Nasional di Kawasan IMIP Morowali

Pihaknya hanya bisa melaksanakan pengawasan pertambangan. Dan berkoordinasi dengan Bupati agar masyarakat tidak dirugikan.

Untuk pembentukan Pansus terkait izin tambang nikel berdasarkan keinginan warga, pihaknya masih akan mengadakan rapat dengan unsur terkait.

“Kami bersama melaksanakan pengawasan pengawasan tambang yang ada,” tutupnya.

Baca juga: Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Laporan: Ahmad

...

Artikel Terkait

wave

Cuaca Sulawesi Tengah, BMKG: Waspada Hujan Petir Angin Kencang

Rilis cuaca Sulawesi Tengah, Jumat 25 Juni 2021, BMKG menyebut waspada hujan, petir dan angin kencang, Daerah konvergensi juga terpantau.

Terkait Mangrove, Ketua DPRD Dukung Bupati Parigi Moutong

Ketua DPRD dukung Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terkait penegakan hukum untuk pelaku pengrusakan mangrove.

Disdukcapil Parigi Moutong Butuh Tambahan Mesin Cetak KTP-E

Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, butuh mesin cetak KTP-E tambahan, karena terkendala dalam proses penerbitan kartu tanda penduduk

Gubernur Sulawesi Tengah Dukung Program SCS Morowali Utara

Gubernur Sulawesi Tengah mendukung Program Morut Sehat, Cerdas dan Sejahtera atau SCS cetusan Pemerintah daerah Morowali Utara.

Walikota Palu Minta Dukungan Dana untuk Huntap ke Gubernur

Walikota Palu meminta dukungan dana untuk Huntap ke Gubernur Sulawesi Tengah, Saat ini dukungan dana guna membebaskan tanah huntap Petobo.

Berita Terkini

wave

Menyoroti Misteri dan Kepercayaan seputar Gunung Merbabu, Inilah Sinopsis Film Horor Kuncen

Kuncen adalah film horor yang akan hadir di bioskop November mendatang, membawa kisah seputar mitos di Gunung Merbabu

PT Bukit Asam Catat Produksi dan Penjualan Batu Bara Tumbuh, Optimis Hadapi Tekanan Pasar Global

PTBA mencatat produksi 35,90 juta ton hingga kuartal III-2025, didukung efisiensi, penjualan meningkat, permintaan pasar kuat.

Polresta Samarinda Tangkap 10 Tahanan Kabur, Polisi Terus Memburu Lima Buronan dan Tingkatkan Keamanan Sel

Polresta Samarinda berhasil menangkap 10 tahanan kabur, sementara lima lainnya masih diburu dengan penguatan sistem keamanan.

Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Pemerintah menyalurkan BLT Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 35 juta keluarga, hasil efisiensi anggaran tahun 2025.

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.


See All
; ;