Bawaslu Kota Palu Usulkan Penempatan ASN di Sekretariat

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Kantor Bawaslu Kota Palu (Foto/palu.bawaslu.go.id)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu, usulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar ditempatkan di sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan, untuk mendukung kerja pengawasan terhadapa penyelenggaraan Pemilu di Ibu Kota .

Hal itu diungkapkan Sekretaris Bawaslu Kota Palu Moh Haritsyah saat berdialog dengan sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo di Palu, Kamis 6 Oktober 2022.

“Kerja Panwaslu harus ada dukungan Sekretariat, maka kami telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota Palu untuk menunjuk ASN sebagai kepala Sekretariat,” ucap Moh Haritsyah.

Ia mengusulkan agar penempatan kecamatan hanyalah tugas tambahan untuk mendukung fungsi pengawasan Pemilihan Umum dan pemilihan kepala Daerah (Pilkada).

Dengan demikian, setiap sekretariat membutuhkan sekitar tiga anggota ASN dengan tugas tambahan sebagai kepala sekretariat, pemegang uang muka kegiatan (PUMK) atau bendahara juga operator.

“ASN yang terlibat dalam penanganan sekretariat mendapat honor tersendiri dari Bawaslu dan fungsi tetapnya sebagai pegawai di instansi masing-masing juga tidak terganggu,” kata Haritsyah.

Ia menambahkan ada delapan kecamatan di kota Palu, sehingga dibutuhkan 24 tenaga ASN untuk mengisi perangkat sekretariat Panwaslu.

Pada periode-periode sebelumnya, kata dia, lembaga “ad hoc” Bawaslus selalu memiliki ASN sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2021 terkait organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kecamatan juga Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota.

Menurut dia, berdasarkan kebutuhan pelatihan yang dianggarkan, Bawaslum membutuhkan tiga ASN, berbeda dengan pemilihan umum tahun lalu yang hanya menggunakan dua ASN.

“Tugas dan wewenang kepala sekretariat bertanggung jawab atas kinerja staf Sekretariat, termasuk mempromosikan staf dan memfasilitasi tugas Panwaslu,” kata Haritsyah.

Dalam pertemuan dialog tersebut, menurut Haritsyah, Pemkot Palu memberikan reaksi positif atas permintaan Bawaslu setempat usul agar diadakan rapat lanjutan nanti.

Baca: Komite II DPD RI Apresiasi Langkah Cepat Kementan Atasi PMK

Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo mengatakan, pihaknya menyambut baik permintaan Bawaslu setempat, sekaligus sebagai bentuk kerjasama antara penyelenggara dan pemerintah daerah untuk menyukseskan Partai Demokrat yang dilakukan pada tahun 2024.

Dari usulan itu, Sekkot langsung berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian (BKPSDM) dan menyerahkan hal tersebut kepada Wali Kota Palu untuk ditindaklanjuti.

“Itu bagian dari kerjasama. Sebagai aturan, kami juga harus mendiskusikan langkah ini dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak ada kesalahan administrasi saat pelaksanaannya,” ucap Irmayanti. (*Dn/Ikh)

Baca: Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema dan Dirut PT LIB Jadi Tersangka

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.