BPOM Sudah Terbitkan Sembilan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid19

<p>Foto: Ilustrasi BPOM Sudah Terbitkan Sembilan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid19.</p>
Foto: Ilustrasi BPOM Sudah Terbitkan Sembilan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid19.

GemasulawesiBadan POM kembali terbitkan izin penggunaan darurat produk vaksin baru Janssen covid19 Vaccine dan Vaksin Convidecia dari CanSino.

Totalnya sudah sembilan vaksin covid19 sudah miliki izin penggunaan darurat.

Setelah sebelumnya tujuh vaksin covid19 sudah miliki izin penggunaan darurat terdiri dari Vaksin CoronaVac (Sinovac), Vaksin COVID-19 Bio Farma, Vaksin AstraZeneca, Vaksin Sinopharm, Vaksin Moderna, Vaksin Comirnaty (Pfizer and BioNTech) dan 9Vaksin Sputnik-V.  

Baca juga: Prof Sri: Vaksinasi Standar Kesejahteraan Sebuah Negara

Keseluruhan vaksin itu termasuk Janssen covid19 Vaccine dan Vaksin CanSino digunakan untuk pencegahan covid19 pada orang berusia 18 tahun ke atas.

Dengan pemberian sekali suntikan atau dosis tunggal sebanyak 0,5 mL secara intramuscular.

Menurut hasil kajian, dari sisi keamanan menunjukkan secara umum pemberian kedua vaksin itu dapat ditoleransi dengan baik.

Reaksi lokal maupun sistemik dari pemberian Janssen covid19 Vaccine menunjukkan tingkat keparahan grade satu dan dua. Demikian pula dengan Vaksin CanSino.

Efikasi atau tingkat kemanjuran vaksin dalam melawan suatu penyakit pada orang yang sudah divaksinasi saat tahap uji klinis Janssen covid19 Vaccine untuk mencegah semua gejala (any symptom) covid19 adalah sebesar 67,2 persen.

Baca juga: Bio Farma Kembangkan Alat PCR Metode Kumur Bernama BioSaliva

Dan efikasi untuk mencegah gejala covid19 sedang hingga berat (moderate to severe/critical) pada subjek di atas 18 tahun adalah sebesar 66,1 persen.

Sementara untuk Vaksin CanSino, efikasi vaksin adalah sebesar 65,3 persen dan untuk perlindungan terhadap kasus covid19 berat adalah 90,1 persen.

Baca juga: TNI-Polri Gelar Vaksinasi Merdeka di Parigi Moutong

Penambahan kedua jenis vaksin covid19 ini diharapkan dapat semakin membantu upaya Pemerintah dalam mengejar peningkatan cakupan vaksinasi untuk segera mencapai herd immunity.

Mendukung kebijakan penyediaan vaksin covid19, BPOM sebagai Regulator Obat di Indonesia melakukan pengawalan terhadap pemenuhan khasiat, keamanan dan mutu obat agar masyarakat dapat mengakses vaksin memenuhi standar. Dan persyaratan dan dalam waktu yang tepat dengan menerbitkan izin penggunaan darurat. (a/**)

Baca juga: Vaksinasi Nakes, Parimo Butuh 5 Ribu Dosis Vaksin

...

Artikel Terkait

wave

Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Teknologi Digital

Kemenkominfo dorong pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka pertumbuhan usaha mereka di tengah pandemi Covid19.

Dinas Kehutanan Kalteng Sita Tiga Ribu Meter Kubik Kayu

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyita 3 ribu meter kayu log diatas Kapal Tongkang, sebagai upaya penegakan legalitas.

Empat Daerah Dapat Anggaran Rp338,6 Miliar Penanganan Pasca Bencana

KemenPUPR, baru mengalokasikan anggaran senilai Rp338,6 miliar untuk penanganan pasca bencana kepada empat daerah di Indonesia.

KPAI Sarankan Anak Korban Pesugihan di Gowa Tidak Diasuh Orang Tuanya

KPAI menyarankan agar anak menjadi korban pesugihan di Gowa, tidak kembali diasuh orang tuanya dan keluarga turut menyaksikan kejadian itu.

Pemkot Medan Upayakan Bantuan 330 Anak Yatim Korban Pandemi

Pemkot Medan saat ini tengah mengupayakan pemberian bantuan sebanyak 330 anak dan balita yatim dan piatu korban pandemi covid19.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;