BPS Parigi Moutong Akan Lakukan Survei Angkatan Kerja Nasional

<p>Foto: Kepala BPS Parigi Moutong, Simon.</p>
Foto: Kepala BPS Parigi Moutong, Simon.

Gemasulawesi– Badan Pusat Statistik (BPS) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dalam waktu dekat akan melakukan survei angkatan kerja nasional tahun 2021. Dijadwalkan akan mulai dilakukan pertengahan bulan Agustus ini.

“Survei itu merupakan kegiatan rutin dan setiap tahunnya kami laksanakan,” ungkap Kepala BPS Parigi Moutong, Simon saat ditemui diruang kerjanya, Jumat 13 Agustus 2021.

Menurut dia, rekrutmen 33 orang petugas survei angkatan kerja nasional telah dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu.

Baca juga: Survei TURC Temukan Masih Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan

Bahkan, untuk memaksimalkan pelaksanaan survei angkatan kerja nasional di lapangan, para petugas juga sebelumnya telah dibekali pelatihan.

Dalam survei itu, pihaknya menargetkan sebanyak 640 sampel rumah tangga sasaran survey, tersebar di 23 kecamatan se Kabupaten Parigi Moutong.

“Pelaksanaan survei akan dilakukan langsung ke rumah tangga sasaran,” jelasnya.

Tujuan pelaksanaan survei itu jelasnya, memperperoleh gambaran tentang angkatan kerja, baik tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kemudian, memperoleh data angkatan kerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Parigi Moutong.

Tingkat pengangguran masih dibawah target nasional

Diketahui, jumlah penduduk Parigi Moutong sangat besar, namun tingkat pengangguran masih dibawah beberapa persen dari target nasional. Hal itu, karena ditunjang lapangan kerja dari sektor pertanian, perdagangan dan jasa.

Dengan kondisi pandemi covid19 saat ini kata dia, kemugkinan akan terjadi perubahan angka pengangguran.

Sebab, disatu sisi banyak terdapat perusahaan atau lapangan usaha, yang tidak maksimal berproduksi, akibatnya berpengaruh pada omsetnya.

Sehingga, kemungkinan besar terjadi PHK, adanya usia kerja yang kehilangan pekerjaanya, berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

“Jadi survey ini juga untuk mengetahui kondisi itu. Apakah ada peningkatan atau seperti apa nantinya,” jelasnya.

Menurut dia, untuk memutus mata rantai penularan covid19 di Parigi Moutong, proses survei angkatan kerja nasional akan dilakukan dengan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat. Bahkan, para petugas juga akan melalui tes rapid antigen terlebih dahulu.

Dia berharap, survei itu mendapat dukungan dari masyarakat Parigi Moutong, khususnya target sasaran survei, sehingga kebutuhan data dapat terpenuhi.

“Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan terget kami,” harapnya.

Baca juga: BPS: Angka Kemiskinan Parigi Moutong 2020 Turun 15,85 Persen

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Buol Optimalkan Jaring Pengaman Sosial Lewat UMKM

Bupati Buol Amirudin Rauf di Buol mengatakan, salah satu langkah harus dilaksanakan OPD dalam optimalkan jaring pengaman sosial di masa PPKM

Perempuan Adipura Kota Palu Diminta Edukasi Masyarakat

Ketua TP-PKK Diah Puspita meminta perempuan Adipura Kota Palu untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya.

Pemda Parigi Moutong Diminta Siapkan Tempat Isolasi Covid19 Terpusat

Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diminta menyiapkan tempat isolasi pasien covid19 terpusat, guna menindak lanjuti instruksi gubernur.

Kemendikbud Minta Mutahirkan Data Penerima Bantuan Kuota Pelajar

Kemendikbud-Ristek, menginstruksikan setiap satuan pendidikan memutakhirkan data penerima bantuan kuota pelajar termin kedua.

Pemkot Palu Dapat Apresiasi Capaian Realisasi APBD 2021

Pemkot Palu, Sulawesi Tengah, satu dari dalam lima provinsi, lima kabupaten dan lima kota mendapatkan apresiasi capaian realisasi APBD 2021.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;