Dinilai Tidak Transparan, Warga Desak BPD Soroti BUMDes Bambalemo

waktu baca 2 menit

Berita , gemasulawesi – Dinilai tidak transparan, warga desak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat untuk meminta kejelasan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bambalemo, , .

Hal itu diungkapkan perwakilan warga desa Bambalemo, Andi Sadam saat ditemui Rabu 06 Juli 2022.

“Kami meminta BPD mendesak Pemerintah Desa untuk menginventarisir aset desa. Melalui surat tertanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani puluhan warga Bambalemo,” ujar perwakilan warga Bambalemo Andi Sadam saat ditemui pada Rabu 06 Juli 2022.

Ia menjelaskan, ada dua poin dalam surat tersebut antara lain BPD mengundang Sekdes dan mantan Kades untuk mempertanyakan peraturan desa tentang pendirian BUMDes, AD/ART BUMDes dan surat keputusan tentang kepengurusan struktural BUMDes. Kedua, BPD dianggap perlu meminta data terkait aset desa, baik aset bergerak maupun tidak bergerak.

Baca: 150 Bintara Remaja Polri Dilantik, Lulusan SPN Polda Sulawesi Tengah

Menurutnya, tujuan permintaan dari puluhan warga bambalemo agar desak BPD tersebut tidak lain adalah terwujudnya prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan disiplin administrasi di Desa Bambalemo.

“Selama masa jabatan mantan kepala desa Irfan Adenan bersama sekretaris desanya Susanto, prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak pernah diterapkan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, pengelolaan APBDes harus dilakukan secara transparan dan disiplin administratif karena ini merupakan amanat dalam Permendagri, peraturan pemerintah, hingga undang-undang.

Khusus mengenai pengelolaan BUMDes, diyakini selama ini pengelola BUMDes tidak pernah membuat pernyataan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan BUMDes.

“Secara aturan, pelaksana operasional harus membuat laporan berkala yang memuat pelaksanaan program kerja BUMDes dan hasil musyawarah desa harus dipublikasikan melalui media massa dan penyebaran informasi publik yang akses mudah bagi masyarakat desa,” jelasnya.

Salah satu hal yang mendorong masyarakat untuk menulis surat kepada BPD setelah penilaian oleh Inspektorat menemukan bahwa pengelolaan keuangan Desa Bambalemo disebut buruk.

Ia mengatakan, akibat buruknya sistem pengelolaan keuangan Desa Bambalemo, kami menduga ada praktik-praktik di Desa Bambalemo yang merugikan keuangan negara. (*/Ikh)

Baca: Disdikbud Parigi Moutong Sosialisasi Program Percepatan Akreditasi

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.