Berita nasional, gemasulawesi– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menduga pengadaan sapi program 1000 desa sapi bermasalah. Program tidak terealisasi dan terpaksa berlanjut tahun.
Muncul pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi IV DPR RI, karena pengadaan yang dilaksanakan satuan kerja tender Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari diduga bermasalah.
“Harusnya program itu dievaluasi terlebih dahulu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dilanjutkan kembali pada tahun ini,” ungkap Ketua Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Sudin, dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertanian, Senin 21 Juni 2021.
Pemenang tender program desa sapi bermasalah itu tidak bisa menyelesaikan kontrak pengadaaan di tahun lalu. Juga perlu diberikan sanksi karena membuat program pemerintah molor dan menimbulkan masalah baru di tahun ini.
Anggaran desa sapi tahun 2020 yang tidak dapat dijalankan itu, akan dilaporkan ke BPK agar dilakukan pengecekan kembali. Sebab, jika memang tidak berjalan, sebagaiknya di stop.
“Siapa pemenang tender harus mendapatkan penalti,” tegas Sudin.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Ermarini, juga menyoroti hal sama. Dia mempertanyakan mengapa pengadaan sapi tahun ini dilanjutkan dengan vendor sama dengan tahun lalu tanpa melakukan tender ulang.
Baca juga: Genjot Produktivitas, Buol Gunakan Peternakan Sapi Mini Ranch
“Harusnya ada sanksi, ini perlu diklarifikasi berita ini, seperti apa,” tuturnya.
Menjawab pertanyaan itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pengadaan tetap dilanjutkan setelah pihaknya memperoleh lampu hijau dari BPK, BPKP hingga Kejaksaan Agung.
Terkait pemenang tender bermasalah dan menyebabkan molornya pengadaan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi. Namun, Syahrul enggan membeberkan bentuk pengenaan sanksi terhadap perusahaan itu.
“Beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti. Kami akan beri jawaban pasti (ke komisi IV), karena sudah ada sanksi. Tentu saja tidak boleh melanggar aturan. Saya Insya Allah bertanggungjawab secara penuh terhadap itu,” tuturnya.
Syahrul mengklaim pengadaan sapi itu juga sudah sesuai dengan mekanisme tender yang diatur pemerintah.
Sebab, perusahaan ikut dalam lelang pengadaan telah diverifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).
“Terverifikasi LKPP Lembaga menangani pengontrakan jasa. Kemudian kami mendapatkan dan tidak harus ada narasinya kepada saya. Kenapa dia dapat kenapa dia tidak,” jelasnya.
Terlambatnya pengadaan sapi di tahun lalu disebabkan gejolak harga di pasaran yang menyebabkan perusahaan pemenang tender kesulitan.
“Kemarin ada, tapi belum jawaban resmi, penawaran terlalu ke bawah sementara terjadi gejolak harga. Di situ terjadi stuck tapi itu kan uangnya ada di kita,” tutupnya. (***)
Baca juga: Harga Sapi Hidup Diprediksi Naik Jelang Idul Adha
