Berita nasional, gemasulawesi– Jajaran Diretorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri membongkar sindikat Pinjaman online ilegal RP Cepat, diotaki Warga Negara China itu mengambil data pribadi secara ilegal.
Dalam kasus ini, polisi menetapkan lima tersangka sindikat Pinjaman online ilegal berinisial EDP, BT, ACJ, SS dan MRK. Mereka merupakan pelaku lapangan bertugas sebagai penagih utang para nasabah (debt collector).
Sementara, terdapat dua tersangka sindikat Pinjaman online ilegal lain merupakan WN China berinisial XW dan GK. Mereka masih buron dan penyidik telah mengajukan pencegahan ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Para pelaku menggunakan aplikasi canggih asal China untuk melancarkan aksinya,” Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Ma’mun, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca juga: MoU Petani Walet Parigi Moutong dan PT FKS
Cara mereka mengambil data secara ilegal kata dia, dengan metode pemalsuan data telekomunikasi.
“Kalau soal teknologi luar biasa sekali memang ya teknologi dari negara tetangga kita itu (China). Aplikasinya ini enggak hanya untuk mendaftar orang, tapi juga sudah menyedot dan bisa ngambil data ada di nomor-nomor dia mau,” tuturnya.
Baca juga: Demo Tolak TKA di Kendari Sulawesi Tenggara Berakhir Ricuh
Ia menyebut, pelaku sindikat Pinjaman online ilegal menyedot data di dalam HP itu. Korban banyak dikasih tagihannya.
“Misalnya, si A telah melakukan pinjaman di sini, bahkan ada lebih kasar lagi sedang kami selidiki lebih jauh, sudah fitnah sifatnya dan ini lebih meresahkan,” tuturnya.
Baca juga: FKS Kunjungi Peternak Sarang Burung Walet Parigi Moutong
Baca juga: PLN Tidak Terganggu Lonjakan Harga Batu Bara
Dalam perkara ini, para tersangka sindikat Pinjaman online ilegal dijerat Pasal 30 Jo Pasal 46 dan/atau Pasal 32 Jo Pasal 48 UU 19/2016 Tentang ITE dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Mereka juga dijerat dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (**)
Baca juga: Menko Polhukam Akan Revisi Pasal Karet UU ITE
Baca juga: LAPAN Sebut Peristiwa Matahari Terbit Dari Utara Wajar
