Parigi moutong, gemasulawesi.com– DPRD mempertanyakan legalitas dari kampus STIH HAM Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Saya menyampaikan aspirasi warga yang menanyakan legalitas kampus STIH HAM Parigi Moutong,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Sukirman Tahir, saat audiensi dengan STIH HAM, Senin 3 Februari 2020.
Ia melanjutkan, beberapa warga ingin mendapatkan pencerahan, agar tidak menjadi isu liar di tengah-tengah warga. Sehingga melalui agenda rapat kerja kali dengan STIH HAM, warga mendapatkan kejelasan.
Senada dengan Sukiman, Anggota DPRD Ni Leli Pariani juga menanyakan hal sama. Menurutnya, banyak informasi simpang siur terkait akreditas yang dikantongi sekolah tinggi itu.
“Isu legalitas STIH HAM apakah sudah ada akreditasnya. Itukan harus perlu diketahui karena sekarang banyak yang tidak asli,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua STIH HAM Parigi Hartono Taharudin mengatakan, bersikukuh kampus yang dipimpinnya sudah terakreditas. Katanya, itu bisa dibuktikan dengan hasil test peneriman CPNS saat ini. Beberapa jebolan kampusnya lolos pada tahap adminitrasi.
Isu diluar terkait pihaknya tidak terakreditasi dan tidak memiliki legalitas, semuanya bisa terjawab dengan penerimaan CPNS belum lama ini. Semua pelamar lolos pada tes adminitrasi dan bisa dicek di situs resmi BKN.
Ia pun menantang seluruh anggota DPRD Parigi Moutong untuk bertandang ke kampus yang dipimpinnya. Pihaknya akan membuka pintu kampus selebar mungkin untuk kedatangan DPRD Parigi Moutong.
“Saya berharap semua anggota DPRD datang ke STIH HAM. Kami tantang anggota dewan datang ke kampus untuk melihat legalitas kami, agar isu ini tidak berkembang diluar,” tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya menyesal mendengar isu yang beredar luas. Menurutnya, isu itu sangat merugikan perguruan tinggi yang satu-satunya berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong. Meski demikian, salah satu Anggota DPRD Parigi Moutong tengah mengenyam pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.
Diakuinya, kampus STIH HAM saat ini sudah mengantongi Akreditas C. Dan sementara dalam proses reakreditasi. Karena, akreditas yang dikantongi sudah kadarluarsa. Sebab pihak BAN PT belum datang ke Parigi Moutong untuk lakukan verifikasi.
“BAN PT belum datang karena status STIH HAM masih terdampak bencana. Sehingga masih dalam proses reakreditasi,” jelasnya
Ia menambahkan, pihaknya tidak mungkin datang ke DPRD tanpa legalitas. Melainkan datang karena punya legalitas.
Baca juga: Parigi Moutong Dapat Jatah 240 Miliar Rupiah Dana Desa Tahun 2020
Laporan: Muhammad Rafii
