[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fWttdOB12Ko[/embedyt]
Berita parigi moutong, gemasulawesi– Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diberikan tenggat waktu hingga April 2021 untuk melakukan perekaman E-KTP penerima bantuan PKH.
“Berdasarkan informasi Dinas sosial Parimo, ada sekitar 2000 Kepala Keluarga (KK) yang akan menerima bantuan itu. Khususnya, di Kecamatan Tinombo dan Palasa. Namun, dari jumlahnya itu baru beberapa yang ditemukan datanya,” ungkap Kadis Dukcapil Parimo, Ir Lewis di ruang kerjanya, Kamis 4 Maret 2021
Ia mengatakan, salah satu faktor yang menjadi kendala tentang pendataan dan perekaman E-KTP penerima bantuan PKH adalah masyarakat rentan berdomisili di daerah terpencil di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Sehingga, yang belum ditemukan datanya masih akan dilakukan konfirmasi. Pihaknya diberikan deadline waktu perekaman E-KTP penerima bantuan PKH dan semua datanya sudah harus rampung.
Baca juga: 45 Ribu Keping, Target Cetak E-KTP Parigi Moutong 2021
“Rata-rata warga menyebut tidak memegang data kependudukan, tapi kalau datanya dicari pasti akan diketemukan,” sebutnya.
Ia menyebut, sejak kemarin pihaknya telah bergerak memberikan data-datanya kepada aparat desa untuk mengecek penduduk sesuai data sistem kita.
Jadi data-data penduduk di Tinombo dan Palasa, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagian besar datanya sudah diberikan, tinggal aparat desanya masing-masing melakukan kroscek ulang data warga.
“Warga yang akan menerima bantuan ini sebagiannya belum melakukan perekaman E-KTP. Sebabnya, beberapa kali kami turun ke lokasi melakukan perekaman, mereka tidak sempat hadir. Itu adalah kendala hingga belum semuanya merekam,” terangnya.
Untuk wilayah Tinombo dan Palasa, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat ini sudah dibuka pelayanan perekaman E-KTP penerima bantuan PKH dengan menyiapkan para pegawai dari Disdukcapil di masing-masing desa.
Menteri Sosial kata dia, sangat memahami soal pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pemberian bantuan.
Pasalnya, itu merupakan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta isyarat dari Aparat Penegak Hukum (APH).
Pemberian bantuan dalam bentuk apapun kata dia, harus ada Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Sehingga, diperlukan perekaman E-KTP penerima bantuan PKH di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“NIK inilah yang menjadi faktor utama seseorang dan itu yang menjadi dasarnya,” tutupnya.
Baca juga: ‘Sunat’ Dana PKH, Kemensos Berhentikan Tiga Oknum Pendamping di Parimo Sulteng
Laporan: Aldi
