Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Empat Raperda dinggap belum tuntas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah meminta agar pembahasan 4 rancangan peraturan daerah agar diperpanjang.
Pembahasan empat Raperda yang dianggap belum tuntas tersebut antara lain Raperda ketertiban umum, penyiaran publik berupa radio, Raperda bisnis daerah, dan Raperda pertanggung jawaban APBD 2021.
Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto Tongani mengatakan, 4 Raperda yang diusulkan Fraksi telah dilakukan peninjauan untuk dikembalikan ke pemerintah daerah. Misalnya, Raperda Ketertiban Umum berdasarkan laporan Komisi Permusyawaratan Khusus ke Provinsi masih berlangsung karena beberapa pasal masih harus disempurnakan.
“Jangan mengacu pada perda yang lama, ada beberapa pasal yang tidak sesuai, sehingga kita harus lebih teliti dalam menyusunnya,” ujarnya dalam rapat Jumat 24 Juni 2022.
Baca: Sakit Hati Ditegur Sang Anak, Ayah Bunuh Anak Sendiri di Makassar
Sementara itu, pengaturan tentang penyiaran publik yang juga dikeluarkan oleh pansus II, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, daerah otonom hanya diperbolehkan satu siaran radio. Namun, dalam kajian akademis, tiga radio yang diusulkan.
Dijelaskannya, dalam ketentuan yang dimaksud disini, pemerintah daerah dapat mendirikan lebih dari satu radio, asalkan dalam usulan satu radio digunakan sebagai induk dari dua radio lainnya secara paralel.
“Ketiganya diusulkan Radio Parimo, Tomini Raya dan Moutong. Oleh karena itu fraksi meminta dikembalikan agar usulan Raperda disempurnakan menjadi radio tunggal,” ucapnya.
Terkait Raperda Perusda, Komisi III dalam sidang paripurna sebelumnya meminta perpanjangan waktu 1,5 bulan dari Perumda ke Perusda. Maka, 15 hari dari sekarang terhitung baru satu bulan baru sebatas membuat laporan.
Baca: Legalisasi Ganja di Indonesia, Kepala BNN Tegaskan Menolak
Ia menjelaskan, Raperda ini juga sudah meminta Pansus untuk memperpanjangnya.
Ia menambahkan, otoritas anggaran juga telah mengusulkan tambahan waktu untuk Raperda LPJ APBD 2021 dimana perlu mendatangkan kembali beberapa OPD terkait pelaksanaan LPPD guna menyelesaikan pembahasan. Kemudian lanjutkan dengan proses penyelesaian.
“Berdasarkan LHP BPK yang diajukan pada 15 Mei, baru bisa diselesaikan 25 Juli karena pembahasannya akan berlangsung selama 60 hari,” tutupnya. (*Ikh)
Baca: Umumkan Tiga Capres Lebih Cepat, Nasdem Mendukung Sepenuh Hati
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
