Gedung Putih Meminta Kepada Lembaga Pemerintah untuk Menghapus TikTok untuk Menjaga Keamanan

<p>Ket. Foto: Gedung Putih Meminta Kepada Lembaga Pemerintah untuk Menghapus TikTok untuk Menjaga Keamanan (Foto/Pinterest)</p>
Ket. Foto: Gedung Putih Meminta Kepada Lembaga Pemerintah untuk Menghapus TikTok untuk Menjaga Keamanan (Foto/Pinterest)

Internasional, gemasulawesi – Gedung Putih meminta kepada lembaga pemerintah untuk menghapus TikTok.

Tujuan Gedung Putih meminta kepada lembaga pemerintah untuk menghapus TikTok untuk menjaga keamanan.

Penyebab Gedung Putih meminta kepada lembaga pemerintah untuk menghapus TikTok karena aplikasi TikTok berada dari China.

Baca: Nelayan Hina Polri dan Bendera Merah Putih di Aceh Terancam Lima Tahun Penjara

Seperti yang kita ketahui Amerika Serikat dan China setelah perang dunia II tetap bermusuhan sampai sekarang.

Kedua negara itu tentu juga bersaing sangat ketat untuk memajukan negara masing-masing.

Untuk menjaga keamanan data Amerika Serikat, Gedung Putih meminta kepada seluruh lembaga federal menghapus TikTok dari ponsel pribadi mereka dan larangan yang berbau TikTok.

Baca: Youtube Kalah Telak Dengan Tiktok, Apa yang Terjadi?

Sementara itu pihak TikTok mengatakan bahwa kekhawatiran Amerika Serikat tersebut muncul karena AS mendapatkan informasi yang tidak benar serta membantah bahwa menggunakan aplikasi tersebut adalah untuk memata-matai orang Amerika.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak mempengaruhi lebih dari 100 juta jiwa orang yang ada di Amerika untuk tetap menggunakan TikTok baik di perangkat perusahaan dan pribadi.

Di sisi Kongres Amerika Serikat telah memberikan arahan kepada karyawan federal pada bulan Desember.

Baca: Instagram Akan Ubah Konsep Layanan Berbasis Video

Kepala Petugas Keamanan Informasi Federal bernama Chris DeRusha mengatakan bahwa panduan ini dilakukan untuk menjaga administrasi negara baik dari segi infrastruktur digital dan keamanan, serta privasi bagi penduduk di Amerika.

Tidak hanya Gedung Putih saja yang telah melarang para karyawan federal untuk menggunakan TikTok dan menyuruh karyawannya menghapus aplikasi yang dibuat dari China tersebut.

Ada juga penegakan hukum, keamanan nasional, penelitian keamanan yang melarang para karyawan Federal menggunakan TikTok dan menghapus aplikasi tersebut walaupun berada di ponsel pribadi.

Baca: Durasi Video Tik Tok Bertambah Jadi Tiga Menit

Gedung Putih juga sudah menetapkan tenggat waktu dari bulan Desember lalu untuk karyawan federal menghapus aplikasi ini dan diberi waktu selama 60 hari dari mulai Desember 2022. (*/Wulandari)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Korban Tewas Akibat Kecelakaan Kapal di Italia Naik Menjadi 62 Orang

Internasional, gemasulawesi &#8211; Tim penyelamat telah menemukan dua mayat lagi dari laut setelah sebuah kapal layar kayu yang diyakini membawa pengungsi menabrak batu di lepas pantai wilayah Calabria Italia, sehingga jumlah korban tewas menjadi 62 orang.  Enam puluh dua orang telah ditemukan tewas sejauh ini, naik dari 59 pada hari Minggu, kata pejabat provinsi pada [&hellip;]

Juru Kampanye Iklim Menggugat BNP Paribas atas Pembiayaan Bahan Bakar Fosil

Internasional, gemasulawesi &#8211; Juru kampanye Prancis menggugat salah satu lembaga keuangan terbesar di Eropa karena membiayai bahan bakar fosil dalam gugatan terkait iklim pertama terhadap bank komersial. Oxfam France, Friends of the Earth France dan Notre Affaire à Tous menuduh BNP Paribas mendukung perusahaan yang secara agresif mengembangkan ladang dan infrastruktur minyak dan gas baru, [&hellip;]

Topan Freddy Membawa Hujan Lebat ke Beberapa Bagian Afrika

Internasional, gemasulawesi &#8211; Sisa-sisa Siklon Tropis Freddy terus mendatangkan malapetaka di beberapa bagian Afrika tenggara. Awalnya terbentuk sebagai gangguan yang tertanam di dalam palung monsun pada 5 Februari, sistem ini terus membawa hujan lebat. Namun, itu tidak lagi digolongkan sebagai siklon tropis, dengan kecepatan angin berkelanjutan sekarang jauh di bawah 74mph. Baca : Macron Berjanji [&hellip;]

Keluarga Pemilik Budak di Inggris Membuat Permintaan Maaf Kepada Publik Grenada

Internasional, gemasulawesi &#8211; Sebuah keluarga aristokrat Inggris telah melakukan perjalanan ke negara Karibia Grenada untuk secara terbuka meminta maaf atas kepemilikannya atas lebih dari 1.000 orang Afrika yang diperbudak dan menjanjikan £ 100.000 sebagai ganti rugi. Laura Trevelyan, koresponden BBC yang berbasis di New York yang menyelidiki hubungan keluarganya dengan perdangangan budak, menyumbangkan uang itu [&hellip;]

Aktivis Spanyol Mengakhiri Upaya Untuk Menghidupkan Kembali Desa yang Ditinggalkan Setelah 10 Tahun

Internasional, gemasulawesi &#8211; Sebuah desa terbengkalai di Spanyol telah dikutuk hingga kematian ketiga dan terakhirnya setelah para aktivis pedesaan yang mendudukinya 10 tahun lalu menyerah pada perjuangan untuk menghidupkannya kembali. Kematian pertama Fraguas terjadi pada akhir 1960-an, ketika diambil alih oleh rezim Franco untuk memberi jalan bagi program reboisasi besar-besaran; yang kedua ketika digunakan sebagai [&hellip;]

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;