Harga Bawang Merah Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi

<p>Ket Foto: Ilustrasi Bawang Merah</p>
Ket Foto: Ilustrasi Bawang Merah

Nasional, gemasulawesi – Harga bawang merah anjlok petani dipastikan merugi, bawang merah yang biasanya seharga Rp15.000 per kg turun drastis menjadi Rp5.000 per kg.

Masalah itu telah merugikan petani khususnya petani di Bima NTB, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasinya.

Baca juga: Kasus Corona Sulteng Meningkat Drastis, Pandemi Gelombang Kedua?

“Pemerintah harus segera membuat terobosan dan mencari solusi agar petani tidak mengalami kerugian lebih jauh lagi,” Tegas Johan Rosihan Sabtu 20 November 2021.

Ia mengatakan, komoditi unggulan dari petani Bima NTB adalah bawang merah sebagai sumber utama penghidupan keluarga petani.

Pemerintah kata dia, sudah seharusnya turun tangan meringankan beban opetani bawang merah yang ada di Bima NTB.

“Dengan pengeluaran yang cukup besar tentunya mereka pasti merugi jika harga bawang merah anjlok,” ungkapnya.

Baca juga: Akibat Lonjakan Covid 19, Rupiah Anjlok ke Rp 14.390

Sebagai perwakilan dapil NTB I, ia meminta pemerintah bisa berpihak pada petani dengan menghentikan impor bawang merah yang dinilai merugikan kepentingan petani bawang merah.

Ia menghimbau, pemerintah mampu meningkatkan harga bawang merah sehingga petani lebih kompetitif di pasar dan kesejahteraan mereka bisa lebih meingkat.

Baca juga: Harga Cabai Anjlok, Pemda Parimo Tak Punya Solusi

“Jangan lakukan impor bawang merah dalam kondisi seperti ini. Harusnya kepentingan para petani ini lebih kita prioritaskan dengan cara menstabilkan harga bawang merah,” tuturnya.

Ia juga menilai, hingga saat ini belum ada terobosan yang benar-benar berpihak dengan kepentingan petani bawang merah.

Baca juga: Petani di Parigi Moutong Tumpuk Gabah Ribuan Ton

Tidak adanya intervensi pemerintah dalam hal mengontrol harga pasar bawang merah menjadi salah satu penyebab anjloknya harga bawang merah.

“Fluktuasi harga bawang merah penting dilakukan, dan itu menjadi tugas pemerintah,” tuturnya.

Pemberdayaan kekuatan utamanya pembinaan petani sangat penting dilakukan pemerintah khusunya petani di daerah sentra bawang merah.

Baca Juga: Digolongkan Rendah, Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Sulteng

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib petani bawang merah agar kesejahteraan hidup mereka lebih terjamin kedepannya.

“Sekarang saatnya kita memberikan perhatian terhadap nasiob petani bawang merah di daerah,” pungkasnya. (**/fan)

Baca juga: Kasus Kematian Covid19 Indonesia Menurun 1030 Kasus

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Presiden Wajibkan Perusahaan Sawit dan Tambang Bikin Persemaian Bibit

perusahaan sawit dan tambang untuk ikut menyiapkan pusat persemaian bibit demi mengurangi kerusakan lahan dan memperbaiki lingkungan.

MUI Akan Bentuk Pasukan Siber Lawan Buzzer Penista Ulama Dan Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dengan mengambil langkah untuk membentuk pasukan siber melawan buzzer pendiskredit ulama islam

Mahasiswa Jurusan Kesehatan Wajib Lulus Ukom

Mahasiswa yang berkuliah di jurusan keperawatan, farmasi, dan jurusan kesehatan lainnya, diwajibkan Pemerintah untuk lulus UKOM.

PPKM Level 3 Akan Diberlakukan di Seluruh Indonesia

pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama Natal dan tahun baru.

Modus Curang Remote Akses Ujian SKD CPNS Akibat Pemerintah Lalai

Modus curang menggunakan aplikasi remote akses pada komputer peserta ujian SKD CPNS 2021 dinilai sebagai kelalaian pemerintah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;