Kendari, gemasulawesi – Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, dalam pernyataannya mengatakan Pemerintah Provinsi Tenggara terus konsisten mengawal proses PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2024/2025.
Asrun Lio menyampaikan hal itu dilakukan agar tidak ada diskriminasi terjadi pada anak-anak.
Mewakili Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Reviato, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa penyelenggaraan PPDB harus tetap berorientasi pada pelayanan yang adaptif.
“Selain itu, termasuk dengan pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis dan juga kolaboratif,” katanya.
Hal tersebut disampaikannya kemarin, 9 Juni 2024, saat membuka secara resmi rangkaian refleksi dan penyusunan PPDB yang diadakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertempat di Kendari.
Dia juga mengungkapkan harapannya, yakni bagaimana memastikan sistem layanan dalam penerimaan siswa baru di semua jenjang pendidikan tidak lagi terjadi kesan diskriminasi kepada anak-anak.
“Yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi,” ujarnya.
Asrun mengungkapkan sesuai dengan instruksi Pj Gubernur, terkait dengan dinamika penyelenggaraan PPDB, ikut juga mendapatkan perhatian serius dari KPK, yang melalui surat edaran dengan Nomor: 7 Tahun 2024 mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB.
“Oleh karena itu, atas nama Pj Gubernur dan juga Pemprov Sulawesi Tenggara, saya mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama mengawal proses pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025,” ucapnya.
Dia menambahkan jika PPDB tahun ini akan dilangsungkan dari bulan Juni hingga bulan Juli mendatang.
Dikutip dari Antara, dia meminta Kepala Dukcapil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Infokom, sebagai panitia daerah untuk selalu melakukan kolaborasi demi suksesnya PPDB tahun ajaran baru sekarang.
“Dan untuk Kepala Ombudsman, juga untuk mengambil bagian dalam proses pengawasan penyelenggaraan PPDB,” tuturnya.
Asrun Lio juga menyampaikan pesannya untuk tidak menambah kuota daya tampung untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Dia menekankan menginginkan Provinsi Sulawesi Tenggara terjaga dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme.
“Gunakan jalur afirmasi, jalur zonasi, perpindahan orang tua atauwali dan juga jalur prestasi untuk mengakomodasi seluruh keberlanjutan pendidikan anak-anak,” paparnya. (*/Mey)
