Perlu Bantuan dari Kemendag, BPKH Sebut Kesepakatan antara Indonesia dengan Arab Saudi Diperlukan untuk Mendatangkan Bahan Baku

Ket. Foto: BPKH Menyatakan Kesepakatan antara Indonesia dengan Arab Saudi Dibutuhkan untuk Mendatangkan Bahan Baku
Ket. Foto: BPKH Menyatakan Kesepakatan antara Indonesia dengan Arab Saudi Dibutuhkan untuk Mendatangkan Bahan Baku Source: (Foto/ANTARA/HO-BPKH)

Nasional, gemasulawesi – Kepala Pelaksana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), Fadlul Imansyah, menyatakan untuk mendatangkan bahan baku ke Arab Saudi diperlukan kesepakatan antara Indonesia dengan Arab Saudi.

Fadlul Imansyah mengatakan jika bantuan dari Kementerian Perdagangan dibutuhkan untuk mengadakan semacam perjanjian dengan Kementerian Perdagangan Arab Saudi.

Menurut Fadlul Imansyah, hal tersebut agar bahan baku tersebut dapat langsung disuplai.

Baca Juga:
Kunker ke Tawau Malaysia, BP2MI Akan Bertemu dengan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit

Dia mengakui jika saat ini, pihaknya baru melakukan kerja sama dengan importir.

“Kami ini sebagai agrerator,” katanya.

Dalam keterangannya hari ini, 14 Juni 2024, Fadlul mengungkapkan jika pengiriman bumbu adalah upaya yang mempermudah pihak katering dalam menyediakan konsumsi untuk jemaah calon haji Indonesia.

Baca Juga:
Akan Dikembalikan ke Gaza Jika Telah Aman, Prabowo Ungkap Indonesia Siap Menerima Anak Yatim Piatu Palestina yang Alami Trauma

Hal tersebut diakui oleh Zaky, yang merupakan pemilik Katering Buraq Al Misk, yang mempekerjakan 13 koki yang berasal dari Indonesia.

Dikutip dari Antara, Zaky menyampaikan dirinya sangat senang dengan suplai bumbu khas Indonesia yang diterima oleh pihaknya.

Menurutnya, memasak makanan menjadi lebih gampang dikarenakan bumbu jadi.

Baca Juga:
Truk Kontainer Terguling di Jalan Kamal Muara Raya Jakarta Utara hingga Menimpa Dua Mobil, Begini Kondisi Pengemudinya Sekarang

Fadlul Imansyah juga menyatakan BPKH melalui anak usaha BPKH Limited berhasil memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan bumbu yang diperlukan untuk konsumi jemaah calon haji Indonesia.

Disebutkan Fadlul, BPKH Limited baru berdiri pada akhir kuartal pertama tahun 2023 dan mendapatkan perizinan untuk melakukan operasi penuhnya di akhir tahun lalu.

“Diawali dengan suplai 76 ton bumbu dari Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga:
Data Tunjukkan Lebih 30 Persen Remaja Putri Anemia, Kemendikbudristek Tegaskan Keadaan Itu Harus Ditangani dengan Baik

Menurutnya, 25 persen pemenuhan bumbu dari 300 ton kebutuhan telah menjadi langkah awal yang cukup bagus dikarenakan persiapan yang juga relatif singkat.

Dia melanjutkan jika sesuai dengan undang-undang, pengelolaan keuangan haji harus diinvestasikan ke sektor riil sekitar 70 persen.

Fadlul Imansyah menjelaskan BPKH saat ini memiliki portofolio yang existing, yang sebagian besar di dalam bentuk surat berharga dan sekarang ini hanya kurang dari 5 persen yang adalah investasi yang berada di luar deposito.

Baca Juga:
Polemik Kasus Pembunuhan Vina yang Tak Juga Selesai Setelah 8 Tahun, Pengacara Tersangka Pegi Setiawan Tagih Janji Kapolri

“Ini sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah dan juga Komisi VIII DPR bahwa BPKH harus ikut serta di dalam ekosistem perhajian,” paparnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Ramai di Media Sosial! Bule Asal Italia Plesetkan IKN Jadi Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme, Beri Kritikan Pedas Soal Ini

Kritikan bule asal Italia terkait proyek pembangunan IKN hingga menyebutnya Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme ini viral di media sosial.

Terus Mendapat Kecaman, 5 Anak yang Viral Usai Buat Video Hina Penderitaan Anak-Anak Palestina Sampaikan Permintaan Maaf

Usai videnya viral, lima anak yang membuat video menghina penderitaan anak-anak Palestina akhirnya minta maaf dna mengakui penyesalannya.

Mahfud MD Kritik Pedas Penanganan Kasus Pembunuhan Vina yang Tak Kunjung Selesai Sejak 2016, Singgung Soal Permainan Hukum di Indonesia

Begini tanggapan Mahfud MD terkait penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang tak juga selesai sejak tahun 2016 lalu.

Terkait Boikot, PHRI Telah Meminta Perusahaan Melakukan Sosialisasi tentang Ketidakterkaitan dengan Penjajah Israel

Perusahaan telah diminta oleh PHRI untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketidakterkaitan dengan penjajah Israel.

Airlangga Dapat Medali Kehormatan dari Rusia, Pakar Sebut Adalah Pengakuan Arti Penting Indonesia di Tengah Dinamika Politik Dunia

Pakar ungkap medali kehormatan Menko Perekonomian Rusia adalah pengakuan arti penting RI di tengah dinamika politik dunia.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;