Politik, gemasulawesi – Pengamat yang juga merupakan Direktur DEEP (Democracy and Electoral Empowerment Partnership), Neni Nur Hayati, menyatakan jika putusan MA yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah diduga merupakan bagian dari manuver politik yang telah disiapkan sejak lama.
Menurut Neni Nur Hayati, hal tersebut bertujuan untuk memberi jalan untuk Kaesang Pangarep, yang merupakan Ketua Umum PSI sekaligus anak bungsu Presiden Jokowi, untuk ikut serta dalam Pilkada tahun 2024.
Dalam pernyataannya hari ini, 3 Juni 2024, Neni Nur Hayati mengatakan dia melihat manuver tersebut sejak lama memang sengaja didesain untuk mengakali konstitusi agar Kaesang Pangarep tidak mempunyai hambatan untuk mencalonkan dirinya sebagai gubernur dan wakil gubernur di Pilkada tahun 2024.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengakui tidak terkejut dengan sikap MA yang menangani perkara tersebut secara kilat yang disertai dengan proses yang dianggap tidak terbuka kepada masyarakat Indonesia.
“Juga proses yang tidak akuntabel,” katanya.
Neni mengatakan putusan MA itu tidak memerlukan waktu yang lama, yakni hanya 3 hari untuk mengeluarkan putusan.
“Kondisi ini juga diperparah dengan pertimbangan hakim MA yang logical fallacy atau cacat nalar hukum sejak dalam pikiran,” ujarnya.
Dia menambahkan jika pihak penggugat juga terkesan memaksakan melakukan judicial review.
Menurutnya, ada unsur kesengajaan dengan wkatu yang mepet dengan tahapan Pilkada 2024 agar Mahkamah Agung segera menerbitkan putusan.
Baca Juga:
Mengenai Pilkada Jakarta, PKB Ungkap Kemungkinan Bertemu dengan Anies Baswedan Pekan Depan
Neni Nur Hayati memaparkan sebagaimana yang diketahui oleh publik, hingga sekarang ini, PKPU atau Peraturan KPU Pencalonan juga belum dirilis.
Diketahui jika putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah diperiksa dan juga diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin oleh Hakim Agung Yulius.
Untuk anggota Majelis adalah Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi dan Hakim Agung Cerah Bangun.
Gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Riza Sabhana, dan diproses di tanggal 27 Mei 2024 serta diputus di tanggal 29 Mei 2024. (*/Mey)
