Sistem Rekrutmen Akan Diperketat PDI P, Ganjar Pranowo Sebut Itu Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik

Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Pengetatan Sistem Rekrutmen yang Dilakukan PDI P Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik
Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Pengetatan Sistem Rekrutmen yang Dilakukan PDI P Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik Source: (Foto/Instagram/@ganjar_pranowo)

Politik, gemasulawesi – Ganjar Pranowo, yang merupakan mantan calon presiden dan juga politikus PDI P, menyambut baik rekomendasi Rakernas V PDI P yang menyatakan akan memperketat sistem rekrutmen atau kaderisasi.

Diketahui jika PDI P memilih untuk melakukan hal tersebut dikarenakan imbas adanya kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Ganjar Pranowo menyebutkan jika itu adalah cara paling fair dan paling bagus untuk PDI P mendapatkan kader atau anggota baru yang lebih baik untuk ke depannya.

Baca Juga:
Terkait Pilkada Sumut, Ahok Akui Telah Berkomunikasi dengan Politisi dan Ketua DPP PDI P Sumatera Utara

“Dengan basis platform ideologis yang jelas, program yang jelas dan juga sikap partai yang juga jelas,” katanya.

Disebutkan jika dengan adanya pengetatan tersebut, nantinya semua kader baru diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat.

Dia juga mencontohkan bagaimana hal itu diterapkan kepada kader baru PDI P, yang salahnya adalah mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Baca Juga:
Sebelum Diputuskan, PKS Masih Akan Membahas Usulan DPTW yang Mengusung Anies Baswedan Sebagai Bakal Calon Gubernur di Jakarta

Dia mengatakan proses diklat berkaitan dengan penugasan yang akan diberikan oleh partai yang akan diberikan kepada kader-kader baru.

“Ketika para kader telah menjalani diklat, maka dia akan mempunyai platform yang kuat saat bertugas nantinya,” ujarnya.

Sebelumnya, dikabarkan jika dalam poin ketujuh rekomendasi Rakernas, Puan Maharani, yang merupakan Ketua DPP PDI P, menyatakan adanya perilaku kader politik yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Baca Juga:
PDI P Akan Membuka Rakernas V, Presiden Jokowi Dikabarkan Berada di Yogyakarta untuk Melakukan Kegiatan Internal

Puan mengatakan pada Rakernas kali ini, juga melihat adanya kader partai yang melakukan sejumlah hal yang bertentangan dengan ideologi partai.

Selain itu, disebutkan Puan adanya kader yang juga melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi.

“Rakernas V partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem perekrutan, kaderisasi, pelatihan dan penugasan partai,” tandasnya.

Baca Juga:
Terkait Program, Prabowo Sebut Akan Mengupayakan Tidak Ada Kebocoran dalam Pelaksanaannya di Pemerintahannya Mendatang

Dia menekankan hal itu agar penyimpangan perilaku kader di Pemilu tahun 2024 tidak terulang kembali.

Di sisi lain, sebelumnya, Ganjar juga mengungkapkan sejumlah wilayah di Indonesia akan menjadi fokus pemenangan PDI P dalam Pilkada 2024.

“Yaitu Jawa, Bali dan Sumatera, Sumatera Utara, hingga Lampung menjadi perhatian PDI P,” pungkasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Untuk Lakukan Langkah Perbaikan, Ketua MPR Sebut Jusuf Kalla Mendukung Pembentukan Badan Layanan Penerimaan Negara oleh Prabowo

Ketua MPR menyampaikan Jusuf Kalla mendukung pembentukan Badan Layanan Penerimaan Negara yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Dorong untuk Memimpin Parpol, Projo Sarankan Presiden Jokowi Bergabung ke Partai yang Nasionalis dan Kerakyatan

Projo menyarankan Presiden Jokowi untuk bergabung ke dalam partai yang kerakyatan dan nasionalis setelah tidak menjadi presiden.

Terkait Anies Baswedan, Zulkifli Hasan Sebut Alasan PAN Tidak Mendukung Dikarenakan Merupakan Bagian Koalisi Indonesia Maju

Zulkifli Hasan menyampaikan alasan PAN tidak mendukung Anies Baswedan adalah disebabkan merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju.

Parpol Pendukung Telah Berpencar, Anies Baswedan Dinilai Akan Sulit Mencari Partai Pengusung Jika Ingin Maju di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan dinilai akan sulit untuk mencari partai politik yang mau mengusungnya jika ingin maju di Pilkada Jakarta.

RPH Telah Selesai Dibahas, Mahkamah Konstitusi Akan Membacakan Putusan Dismissal Terkait Perkara Sengketa Pileg 2024 Hari Ini

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dismissal yang berkaitan dengan perkara sengketa Pileg pada hari ini.

Berita Terkini

wave

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.

Maut Mengintai di Buranga: Mengapa Tambang Ilegal di Depan Mata Polres Parigi Moutong Seolah Tak Tersentuh?

Bahaya di PETI Buranga berpotensi sama dengan Tambang ilegal yang berada di gunung Nasalena. Ancaman maut reruntuhan material mengintai.

Maut di Lubang Emas Lobu: Menagih Tanggung Jawab Pengelola PETI atas Tewasnya Penambang

Emas berdarah Parigi moutong kembali telan korban jiwa, kali ini PETI berlokasi di Desa Lobu Kecamatan Moutong yang kena giliran.


See All
; ;