Sistem Rekrutmen Akan Diperketat PDI P, Ganjar Pranowo Sebut Itu Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik

Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Pengetatan Sistem Rekrutmen yang Dilakukan PDI P Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik
Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Pengetatan Sistem Rekrutmen yang Dilakukan PDI P Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik Source: (Foto/Instagram/@ganjar_pranowo)

Politik, gemasulawesi – Ganjar Pranowo, yang merupakan mantan calon presiden dan juga politikus PDI P, menyambut baik rekomendasi Rakernas V PDI P yang menyatakan akan memperketat sistem rekrutmen atau kaderisasi.

Diketahui jika PDI P memilih untuk melakukan hal tersebut dikarenakan imbas adanya kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Ganjar Pranowo menyebutkan jika itu adalah cara paling fair dan paling bagus untuk PDI P mendapatkan kader atau anggota baru yang lebih baik untuk ke depannya.

Baca Juga:
Terkait Pilkada Sumut, Ahok Akui Telah Berkomunikasi dengan Politisi dan Ketua DPP PDI P Sumatera Utara

“Dengan basis platform ideologis yang jelas, program yang jelas dan juga sikap partai yang juga jelas,” katanya.

Disebutkan jika dengan adanya pengetatan tersebut, nantinya semua kader baru diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat.

Dia juga mencontohkan bagaimana hal itu diterapkan kepada kader baru PDI P, yang salahnya adalah mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Baca Juga:
Sebelum Diputuskan, PKS Masih Akan Membahas Usulan DPTW yang Mengusung Anies Baswedan Sebagai Bakal Calon Gubernur di Jakarta

Dia mengatakan proses diklat berkaitan dengan penugasan yang akan diberikan oleh partai yang akan diberikan kepada kader-kader baru.

“Ketika para kader telah menjalani diklat, maka dia akan mempunyai platform yang kuat saat bertugas nantinya,” ujarnya.

Sebelumnya, dikabarkan jika dalam poin ketujuh rekomendasi Rakernas, Puan Maharani, yang merupakan Ketua DPP PDI P, menyatakan adanya perilaku kader politik yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Baca Juga:
PDI P Akan Membuka Rakernas V, Presiden Jokowi Dikabarkan Berada di Yogyakarta untuk Melakukan Kegiatan Internal

Puan mengatakan pada Rakernas kali ini, juga melihat adanya kader partai yang melakukan sejumlah hal yang bertentangan dengan ideologi partai.

Selain itu, disebutkan Puan adanya kader yang juga melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi.

“Rakernas V partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem perekrutan, kaderisasi, pelatihan dan penugasan partai,” tandasnya.

Baca Juga:
Terkait Program, Prabowo Sebut Akan Mengupayakan Tidak Ada Kebocoran dalam Pelaksanaannya di Pemerintahannya Mendatang

Dia menekankan hal itu agar penyimpangan perilaku kader di Pemilu tahun 2024 tidak terulang kembali.

Di sisi lain, sebelumnya, Ganjar juga mengungkapkan sejumlah wilayah di Indonesia akan menjadi fokus pemenangan PDI P dalam Pilkada 2024.

“Yaitu Jawa, Bali dan Sumatera, Sumatera Utara, hingga Lampung menjadi perhatian PDI P,” pungkasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Untuk Lakukan Langkah Perbaikan, Ketua MPR Sebut Jusuf Kalla Mendukung Pembentukan Badan Layanan Penerimaan Negara oleh Prabowo

Ketua MPR menyampaikan Jusuf Kalla mendukung pembentukan Badan Layanan Penerimaan Negara yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Dorong untuk Memimpin Parpol, Projo Sarankan Presiden Jokowi Bergabung ke Partai yang Nasionalis dan Kerakyatan

Projo menyarankan Presiden Jokowi untuk bergabung ke dalam partai yang kerakyatan dan nasionalis setelah tidak menjadi presiden.

Terkait Anies Baswedan, Zulkifli Hasan Sebut Alasan PAN Tidak Mendukung Dikarenakan Merupakan Bagian Koalisi Indonesia Maju

Zulkifli Hasan menyampaikan alasan PAN tidak mendukung Anies Baswedan adalah disebabkan merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju.

Parpol Pendukung Telah Berpencar, Anies Baswedan Dinilai Akan Sulit Mencari Partai Pengusung Jika Ingin Maju di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan dinilai akan sulit untuk mencari partai politik yang mau mengusungnya jika ingin maju di Pilkada Jakarta.

RPH Telah Selesai Dibahas, Mahkamah Konstitusi Akan Membacakan Putusan Dismissal Terkait Perkara Sengketa Pileg 2024 Hari Ini

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dismissal yang berkaitan dengan perkara sengketa Pileg pada hari ini.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;