Hore ! Hunian Tetap Pasca Gempa Palu Siap Ditempati Desember 2023

<p>Ket. Percepatan pembangunan hunian Tetap (Huntap) (Foto/Kemen PUPR) </p>
Ket. Percepatan pembangunan hunian Tetap (Huntap) (Foto/Kemen PUPR)

Palu, gemasulawesi – Ada berita baik bagi masyarakat yang terdampak gempa dan likuifaksi di Palu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang gencar mempercepat pembangunan hunian tetap agar bisa ditempati pada akhir Desember 2023.

Kementerian PUPR berupaya meningkatkan kecepatan Pembangunan Huntap di Palu, Sulawesi Tengah agar selesai tepat waktu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menjelaskan, tindakan pascabencana di Sulawesi Tengah dilakukan dengan pendekatan “build back better”, yaitu dengan membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.

Baca Juga : Kementerian PUPR Mulai Bangun 599 Unit Huntap di Talise Palu

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, yaitu Direktorat Jenderal Perumahan Bakhitar, menambahkan bahwa pembangunan hunian tapak (huntap) sedang dilakukan di tiga kabupaten/kota di Sulawesi II menjadi bukti nyata komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II dalam memberikan hunian layak bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Tahap pertama pembangunan huntap berhasil membangun 1.679 unit pada tahun 2022, dan saat ini sudah dihuni oleh masyarakat.

Sementara itu, BP2P Sulawesi II sedang membangun tahap kedua dengan target menyelesaikan 4.053 unit pada Desember 2023.

Baca Juga : Pemkot Minta Penyintas Bersabar Terkait Huntap Bencana Kota Palu

Dengan total 5.732 unit, pembangunan huntap ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan hunian layak bagi masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut.

Selain itu, proses verifikasi calon penghuni juga menunjukkan bahwa proyek ini dijalankan dengan transparan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Ratusan Warga Donggala Unjuk Rasa Tuntut Huntap

Bakhitar menjelaskan, Huntap ini dibangun dengan teknologi inovatif, yakni Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang didesain khusus agar dapat bertahan dari gempa.

RISHA merupakan metode konstruksi knock down yang menggunakan bahan beton bertulang untuk struktur utamanya, sehingga memungkinkan pembangunan yang cepat.

Baca Juga : Pemukiman di Kawasan Rawan Bencana Harus Tingkatkan Kewaspadaan

Kehadiran teknologi RISHA di daerah yang rawan gempa seperti Palu dan Donggala sangat penting untuk mencegah kerugian masyarakat setempat, baik dalam hal kehilangan rumah maupun harta benda, ketika bencana gempa terjadi.

Baca Juga : Banjir Rendam Pemukiman Warga Mamuju dan Jalur Trans Sulawesi

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng tidak hanya membangun hunian tapak (huntap), tetapi juga membangun berbagai infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan tersebut.

Beberapa jenis infrastruktur permukiman yang sedang dibangun meliputi jalan, drainase, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, sistem pengolahan sampah TPS3R, SPALD-T untuk pengolahan limbah, serta SPAM dan reservoir untuk penyediaan air.

Baca Juga : Banjir Rendam Ratusan Pemukiman Warga Kabupaten Mamuju

Meskipun pekerjaan infrastruktur permukiman telah terkontrak hingga Maret 2024, namun Kepala BPPW Sulawesi Tengah, Sahabuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mempercepat proses pembangunan sehingga dapat selesai bersamaan dengan penyelesaian hunian tapak pada bulan Desember 2023. (*/YN) 

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Wabup Parigi Moutong Resmi Membuka Seminar Hasil Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Badrun Nggai selaku Wakil Bupati Parigi Moutong pada hari Senin 27 Maret 2023 resmi membuka seminar hasil tentang Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)  di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong. Wabup Badrun Nggai meminta Disdikbud bersinergi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar memfokuskan pendataan anak putus sekolah secara [&hellip;]

Tim Satgas Penanganan Stunting Sulawesi Barat Bagikan Telur dan Beras Kepada Masyarakat

Sulawesi Barat, gemasulawesi &#8211; Tim Satgas Penanganan Stunting Sulawesi Barat melakukan pembagian beras dan telur kepada masyarakat  yang masuk kategori terdampak stunting dan beresiko stunting pada Senin 27 Maret 2023. Staf Ahli Pemprov Sulawesi Barat Muhammad Hamzih mengatakan kegiatan tersebut merupakan pra launching penanganan stunting di Sulbar. “Kegiatan tersebut baru pra launching untuk memulai pendampingan [&hellip;]

Satlantas Polres Kotamobagu Menyita Enam Sepeda Motor saat Patroli Subuh

Satlantas Polres Kotamobagu berhasil menyita enam sepeda motor yang melakukan ugal-ugalan, balap liar dan knalpot bising saat patroli subuh

Intip Keindahan Wisata yang Ada di Likupang, Sulawesi Utara: Pantai Paal Nampak Asri dengan Pasir Putihnya

Berikut adalah keindahan wisata yang ada di wilayah Likupang, Sulawesi Utara. Pantai Paal nampak sangat indah asri karena pasir putihnya.

Tim Satsamapta Polres Minahasa Lakukan Patroli di Masjid dan Keramaian Guna Mengawal Ramadan

Tim Satsamapta Polres Minahasa gencar melakukan patroli di masjid dan tempat keramaian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di bulan Ramadan

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;