Berita kota palu, gemasulawesi– Membahas sejumlah permasalahan penanganan nasib penyintas bencana di Kota Palu, Pansus Padagimo DPRD Provinsi Sulteng temui Walikota.
“Kehadiran kami dalam rangka mencarikan solusi untuk membantu memenuhi hak penyintas bencana di Kota Palu. Khususnya, para penyintas bencana di Kelurahan Petobo untuk mendapatkan Huntap yang layak,” ungkap Ketua Pansus Padagimo Budi Luhur, saat pertemuan yang dilaksanakan di ruang terbuka hutan Kota Kaombona, bersama sejumlah anggota DPRD Propinsi yang terlibat dalam Pansus Padagimo, Sabtu 25 Juli 2020.
Menurut Budi Luhur, Pansus Padagimo akan berupaya membantu pemerintah Kota Palu dalam melobi anggaran terkhusus untuk penyediaan lahan huntap di Petobo.
Harapannya, Pemkot Palu dapat memberikan data terkait kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan dalam memenuhan hunian tetap bagi Penyintas di Petobo.
“Data yang disampaikan Walikota, akan kami bawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi kami di DPR. Biar mereka yang menyampaikan langsung ke Menteri, bila perlu jangan pulang sebelum berhasil melobi anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Politisi Partai Demokrat yang mewakili Dapil Kota Palu, Hidayat Pakamundi mengajak Hidayat selaku Walikota untuk mencari solusi bersama sama agar hak penyintas bencana Kota Palu dapat terpenuhi.
“Kehadiran kami adalah bentuk dukungan kepada Pemerintah Kota Palu dalam mencarikan solusi terhadap nasib para penyintas bencana. Khususnya, yang belum mendapatkan Hunian tetap. Mari kita saling bertukar data agar dapat memutuskan bersama solusi terbaik untuk masyarakat kita,” katanya.
Sedangkan Politisi Nasdem, Sonny Tandra menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Kota Palu dalam menangani Pengendalian Wabah Covid -19, menurutnya upaya luar biasa pemkot Palu patut diapresiasi karena dapat menekan angka penyebaran Covid -19 dikota Palu secara maksimal.
“Pemkot Palu sangat serius dalam menangani pencegahan penyebaran covid-19. Memaksimalkan enam pos kesehatan untuk cek poin adalah sebuah upaya luar biasa. Dan patut kita apresiasi bersama, jujur harus kita akui Walikota berhasil mengendalikan penyebaran wabah corona di Kota Palu,” ungkap Politisi asal Kabupaten Poso.
Dalam pertemuan itu, Pansus Padagimo menyampaikan informasi di Petobo saat ini ada 35 Hektar lahan yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, baru memiliki alas hak berupa SKPT ataupun Surat penyerahan.
“Terdapat kurang lebih 35 hektar tanah di Petobo yang belum memiliki SKM, namun ada SKPT. Dan sudah diperjualbelikan kepada orang lain,” jelas Sonny Tanda kepada Walikota.
Sementara Walikota Palu, Hidayat kepada Pansus Padagimo menyampaikan, pihaknya telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan Huntap di Petobo. Tetapi terkendala dengan tidak adanya ketersediaan anggaran untuk ganti rugi lahan untuk Huntap.
“Ada lahan yang dimiliki perorangan ditawarkan untuk kepada Pemkot dengan harga Rp.450.000/meter, kita tidak punya anggaran untuk penyediaan lahan huntap,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, hingga saat dirinya terus bekerja sebagai tanggung jawabnya selaku Walikota Palu.
Walau diakui, jika saat ini ia bekerja sendiri sehingga dengan adanya Pansus Padagimo. Pihaknya berharap dapat lebih terbantu dalam menyelesaikan problem terutama yang menyangkut nasib penyintas bencana.
“Selama ini saya berjalan sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Palu. Namun, alhamdulilah dukungan dari Pansus Padagimo akan menambah semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi warga Kota Palu terkhusus nasib penyintas bencana,” tuturnya.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Sulteng, Ferdinan Kana’lo itu, Walikota menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemkot dalam penanganan bencana sejak terjadinya bencana 28 September 2018 silam.
Menurutnya, pasca bencana Pemkot Palu telah mengalokasikan Dana APBD untuk kebutuhan Jadup, sarana pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan dan infrastruktur yang rusak akibat gempa.
Bahkan, Pemkot mengalokasikan dana lebih Rp 100 milyar untuk pembukaan akses jalan dari kelurahan Talise menuju Huntap Tondo I, II dan Huntap III, lebar jalan mencapai 40 meter serta pembangunan Huntap di Balaroa ditanah pemkot seluas 4 Ha serta pembangunan Jembatan Palu V.
“Khusus warga Petobo, kami menawarkan tiga opsi yakni opsi pertama adalah pindah ke Huntap Tondo, opsi kedua pembangunan Huntap Satelite serta Huntap mandiri bagi warga yang memiliki lahan sendiri, khusus Huntap Satelite Pemkot Palu masih belum mendapatkan lahan,” terangnya.
Diketahui, Budi Luhur dari Fraksi Golkar selaku Ketua Tim Pansus Padagimo membawa serta Wakil ketua Pansus, Elisa Bunga Allo asal Fraksi PDI-P, Alimudin Pa Ada dan Ambo Dalle mewakili Fraksi Gerindra, Enos Pasau mewakili Fraksi Perindo, Hidayat Pakamundi mewakili Fraksi Demokrat, Yahdi Basma dan Sonny Tanda dari Fraksi Nasdem.
Sebelumnya, sejumlah Anleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka membahas pemulihan pasca bencana Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo).
“Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah terdampak pada saat gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi 28 September 2018 yang lalu,” ungkap Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai.
Ia mengatakan, Parigi Moutong pada saat Gempa tidak separah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi. Namun, jumlah rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat bisa dikatakan cukup banyak.
Pada saat penanganan pertama lanjut dia, dianjurkan membuat Surat Keputusan (SK) pembangunan Huntara ditempat lain. Namun, pihaknya menolak karena desakan warga yang tidak ingin dibuatkan Huntara di tempat lain. Alasannya, warga meminta dibangunkan rumah ditempat mereka masing-masing.
“Khusus warga Kecamatan Parigi dan di bagian utara Parigi Moutong, mereka enggan dibangunkan Huntara. Maunya, membagun dirumahnya saja,” terangnya.
Ia menjelaskan, pasca bencana jumlah rumah rusak berat sebanyak 553 rumah dengan rincian dibantu melalui dana pusat BNPB sebanyak 427 rumah dan bantuan DAK melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 126 rumah.
“Alhamdulillah pencairan tahap pertama 100 persen terselesaikan. Kami sangat bersyukur masyarakat juga antusias,” tuturnya.
Ia melanjutkan, penyaluran untuk Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala melalui Bank BRI. Sedangkan, Kabupaten Sigi dan Kota Palu Penyaluranya melalui Bank Mandiri.
Untuk penyalurannya, Parigi Moutong dan Donggala melalui BRI. Sedangkan, untuk Kota Palu Dan Sigi di Bank Mandiri. Kami membantu sepenuhnya untuk stimulan tahap pertama ini.
Ia juga menjelaskan, yang meninggal dunia sebanyak 15 orang, juga telah dibayarkan santunannya kepada ahli waris yang berhak menerima.
“Bagi yang meninggal dunia sebanyak 15 orang sudah dibayarkan kepada ahli waris dan ini terus kita awasi. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada masalah. Sehingga totalnya bersama rumah rusak ringan dan sedang sebanyak 85 Milyar 420 juta,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafii/Pemkot Palu
