Berita parigi moutong, gemasulawesi– Rumah Sakit Raja Tombolotutu Kabupaten Parimo Sulawesi Tengah (Sulteng), punya direktur baru.
Adalah dr Flora Merlin dilantik Bupati Parigi Moutong H Samsurizal Tombolotutu sebagai direktur baru Rumah Sakit Raja Tombolotutu, pada Jumat 14 Agustus 2020.
Ia menggantikan dr Rustam Mangga yang dilantik menjadi Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi.
dr Flora Merlin itu sebelumnya adalah Dokter Muda. Kini, akan bertugas sebagai kepala manajerial di RS Raja Tombolotutu.
Selain pelantikan dr Flora Merlin sebagai Direktur RS Raja Tombolotutu, Bupati juga melantik Pejabat Administrator.
Yaitu Tasrif ML, S.Pd., M.Si mendapat jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong.
Tasrif sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Selanjutnya, Minhar, SE mendapat jabatan baru sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Parigi Moutong. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong.
Kemudian, Bupati juga melantik Pejabat Pengawas Hadriani, ST dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatem Parigi Moutong.
Selain itu, Kepala Seksi Pengawas Barang Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong pun berubah. Pejabat barunya adalah Syaifudin, S.Sos.
Berikutnya, Samsudin, S.Sos sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong.
Bupati juga mengangkat Masdariyusuf Soeyatno dengan jabatan baru sebagai Kepala Puskesmas Tada, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.
Sementara itu, dr Djence Silfi Aadje kembali menjadi dokter. Ia sebelumnya, menjabat wakil Direktur Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi.
Posisinya, tergantikan mantan Direktur RS Raja Tombolotutu dr. Rustam.
Bupati Parigi Moutong H Samsurizal Tombolotutu usai melakukan pengambilan sumpah saat pelantikan pejabat mengatakan, pelantikan kali ini merupakan suatu kebutuhan utamanya kebutuhan bagi pejabat di Kesehatan dalam penanganan Covid-19.
“Pelantikan kali ini berdasarkan kebutuhan utama dalam penanganan Covid-19”, jelasnya.
Ia mengatakan, Parigi Moutong telah berupaya kerja keras dalam penanganan Covid- 19. Namun, kali ini Parimo kebobolan, ada warga positif Covid-19.
“Kemarin akibat menikah di Gorontalo warga kita terpapar virus Corona yaitu Warga Pelawa Kecamatan Parigi Tengah. Saya minta ini tidak usah kita besar-besarkan. Hanya saja menjadi sebuah pelajaran bagi kita, agar tetap waspada terhadap penularan Covid-19,”Pintanya.
Ia meminta Kepala OPD untuk terus menerapkan dan mempertahankan Protokol Kesehatan.
Tetap dipertahankan prinsip hidup sehat, walaupun dianggap sudah selesai. Makanya, yang ada di kantor dan di rumah tetap dipertahankan dengan bagus. Selesai Covid-19 ini mesti bisa mengambil hikmah.
Selanjutnya, ia menghimbau agar tetap merayakan detik-detik Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Wajib upacara, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya para OPD juga wajib ikut penurunan bendera merah putih di sore hari seperti tahun tahun sebelumnya,” tegasnya.
Saat ini, sesuai aturan baru yang bisa menjabat Direktur Rumah Sakit harus dari profesi dokter umum. Apabila tidak ada dokter umum bisa diambil dari dokter spesialis. Jika tidak ada spesialis bisa diambil dari dokter gigi.
“Pelantikan ini dianggap perlu, misalnya dr Djence kita kembalikan ke profesi dokter. Ia dulunya sebagai Wakil dokter muda. Pengembalian tugas untuk membantu dr Muhammad dalam pemeriksaan darah dan lain lain. Kita punya alat medis yang bagus dan itu diakui,” urainya.
“Saya minta juga sudara dr Rustam untuk mengatur para dokter lainnya. Terutama terkait penanganan Covid-19 di asrama Diklat dan di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi,” tuturnya.
Bupati Parigi Moutong juga meminta jangan ada lagi pemutusan kerja karyawan di Rumah Sakit atau tenaga medis yang dirumahkan. Kecuali, ada kesepekatan antar pihak.
“Sesuai arahan Kementerian Kesehatan, apabila dilakukan pememutusan kerja maka harus dibicarakan dan disepakati bersama terlebih dahulu dengan dewan pengawas. Ini berlaku untuk semua rumah sakit,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, kepada semua Kepala Rumah Sakit khususnya di Moutong. Pada 2021 bukan hanya pelayanan medis yang menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit. Tetapi juga pelayanan administasi manajemen rumah sakit menjadi tanggung jawab Kepala Rumah Sakit.
Ia mengingatkan, kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tahun 2021 yang tidak berkualifikasi ijazah Sarjana (S1) akan dikembalikan menjadi staf.
“Tahun 2021 bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan eselon III dan IV tetapi tidak Sarjana. Saya mohon maaf dengan terpaksa kami cabut dan kembalikan saudara menjadi staf sesuai aturan yang ada,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafii/IKP
