Berita, parigi moutong, gemasulawesi- DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meminta Pemda untuk segera mengajukan KUA PPAS RAPBD 2022, untuk dibahas bersama.
“Ini sudah diminggu kedua Juli 2021, seharusnya Pemda sudah memasukannya agar dibahas bersama,” ungkap Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong dihubungi, Minggu 11 Juli 2021.
Pihaknya khawatir belum diajukannya KUA PPAS RAPBD 2022 ke DPRD, akan mengakibatkan pada keterlambatan proses pembahasan dan pengesahan APBD.
Kemudian, jika keterlambatan pengesahan APBD 2022 terjadi, dipastikan akan berdampak pada rendahnya penyerapan dan capaian realisasi anggaran.
Selain itu, dalam pembahasan KUA PPAS RAPBD 2022 nanti, akan dilakukan sejumlah penyesuaian terkait kondisi keuangan daerah.
Sebab, situasi pandemi dialami Indonesia dua tahun belakangan ini, berpengaruh terhadap keuangan masing-masing daerah.
PPPK telan APBD Parigi Moutong cukup besar
Selain itu, telah dibukanya seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BKPSDM, diperkirakan menelan anggaran cukup besar.
Baca juga: Anggaran PPPK Parigi Moutong Sedot Rp87 Miliar
Hal itu, perlu untuk dibahas. Sebab peluang terisinya ribuan formasi tenaga guru dan kesehatan sangat besar.
Pihaknya menilai, jika formasi kuota PPPK dibuka seluruhnya, akan dilakukan penghematan anggaran kedepan.
Baca juga: Pendaftaran Mahasiswa Baru Poltekkes Tinombo Parigi Moutong Dibuka
Sehingga, perlu dilakukan pengkajian lebih awal, untuk menentukan sektor apa saja akan diprioritaskan atau ditunda pada proses penganggaran tahun depan.
“Soal pembiayaan PPPK ini saya tidak bisa komentari dulu, karena harus melihat postur Rancangan APBD 2022,” tambahnya.
Ketua DPRD juga menyampaikan akan pihaknya juga akan mengundang pihak BKPSDM, Bappelitbangda dan BPKAD untuk mengkaji bersama terkait seleksi pendaftaran PPPK tengah berjalan saat ini.
Baca juga: Covid Sulteng 11 Juli 2021: Bertambah 184 Kasus Baru
“Tapi sebelumnya saya akan melakukan rapat bersama komisi terkait untuk mengkaji juga persoalan pembiayaan PPPK ini. Sebab, saya juga menginginkan PPPK ini sukses, karena dapat mensejahterakan tenaga guru honorer,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad mengatakan, pihaknya memperkirakan pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK diperkirakan sekitar Rp 87 Miliar. Kedepan, pemerintah daerah akan melakukan melakukan penghematan di seluruh sektor pembiayaan.
Baca juga: Cuaca 12 Juli 2021: Wilayah Potensi Ekstrem Termasuk Sulawesi Tengah
Laporan: Novita Ramadhani
