Minim, Pendaftar PPPK Formasi Non Guru di Parigi Moutong

<p>Foto: Kaban BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful.</p>
Foto: Kaban BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebut jumlah pendaftar PPPK formasi non guru masih minim.    

“Per 13 Juli 2021, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak pendaftarnya jauh dari kuota ditetapkan,” ungkap Kepala BPKSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful, di ruang kerjanya, Selasa 13 Juli 2021.

Jumlah pendaftar PPPK formasi non guru hingga kini baru mencapai 39 orang. Sementara kuota dibuka untuk 180 orang, terdiri dari formasi kesehatan 180 orang dan teknis empat orang.

Baca juga: Anggaran PPPK Parigi Moutong Sedot Rp87 Miliar

Pihaknya menilai, jumlah honorer tenaga kesehatan berusia 35 tahun ke atas di Parigi Moutong hanya sedikit. Usia dibawa rata-rata itu, dianggap lebih berpeluang untuk mendaftar pada pembukaan seleksi CPNS.

“Melihat waktu tersisa delapan hari lagi untuk proses pendaftaran. Sebenarnya tidak masalah kalau minim pendaftar. Karena masih ada pendaftar melalui jalur CPNS,” jelasnya.

Pada formasi tenaga kesehatan dan teknis melalui jalur CPNS, jumlah pendaftar sudah mencapai 238 orang. Dan telah melebihi kuota 108 orang.

Namun, sebenarnya seleksi jalur CPNS jauh lebih ketat jika dibandingkan seleksi pendaftar PPPK.

“Untuk jalur CPNS, formasi tenaga guru tidak ada. Hanya formasi tenaga kesehatan 94 orang, dan formasi tenaga teknis empat orang,” jelasnya.

Baca juga: Kuota Seleksi PPPK Tenaga Guru Parigi Moutong Bisa Tidak Tercapai

Pendaftar PPPK tenaga guru di Parigi Moutong, sementara 929 orang

Sementara pendaftar PPPK tenaga guru juga baru mencapai 929 orang. Jumlah itu. juga dinilai masih minim. Sebab dalam satu formasi dipastikan akan diminati lebih dari satu orang. Sehingga, peserta akan lulus tentunya tidak sama dengan jumlah pendaftar saat ini.

Sejak awal, pihaknya telah prediksi hanya sekitar 1000 lebih saja kuota terpenuhi untuk formasi tenaga guru dari jalur pendaftar PPPK.

“Kami tidak menghitung jumlah berkas masuk disini, tetapi dapat diketahui update melalui CSN,” ujarnya.

BPKSDM membuka layanan konsultasi bagi peserta seleksi CPNS dan PPPK, untuk mempermudah peserta dalam memenuhi berbagai kebutuhan informasi berkaitan dnegan pendaftaran.

“Sampai saat ini belum ada juga komplain dari peserta. Adanya ke kami hanya mengkonsultasikan soal formasi,” tutupnya.

Baca juga: Penerimaan PPPK di Sigi, Terbanyak Formasi Tenaga Guru

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Banjir Tomini Parigi Moutong, Enam Rumah Warga Rusak Berat

Sebanyak enam rumah warga rusak berat dan tujuh rusak ringan akibat bencana banjir Tomini Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

352 Siswa Berhak Ikuti Proses KBM Daring Kota Palu

Sebanyak 352 siswa baru hasil seleksi di SMP Negeri 1 Palu dinyatakan berhak mengikuti proses KBM daring Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kota Palu Sosialisasi Prokes PPKM di Sejumlah Warkop

Tim operasi yustisi sosialisasi Prokes PPKM Mikro Covid-19 ke sejumlah Warkop di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berupa menjaga jarak

291 Ribu Warga Sudah Ikuti Vaksinasi di Sulawesi Tengah

Warga ikuti vaksinasi di Sulawesi Tengah meningkat. Catatan Dinas Kesehatan (Dinkes), sebanyak 291529 orang atau sudah mencapai 13 persen.

Bupati Promosi Wisata Diving-Paralayang Parigi Moutong

Bupati promosi wisata Diving-Paralayang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk Artificial Reef Lolaro 2021, gandeng tim dive Manado

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;