Kuota Seleksi PPPK Tenaga Guru Parigi Moutong Bisa Tidak Tercapai

<p>Foto: Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful.</p>
Foto: Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pada seleksi PPPK mendatang BKPSDM menilai kuota tenaga guru Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bisa tidak tercapai.

“Saya pesimis dengan kuota yang ada bisa terpenuhi, khususnya tenaga guru. Contoh misalnya, ada guru Penjaskes kuotanya 150 orang, saya yakin tidak akan terpenuhi, karena di Parigi Moutong hanya sekitar 50-an saja,” ungkap Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful, di ruang kerjanya, Selasa 6 Juli 2021.

Contoh lainnya, PPPK tenaga guru Parigi Moutong formasi guru BK bedasarkan penetapan dibutuhkan sebanyak kurang lebih 35 orang. Sementara di Parigi Moutong guru honorer hanya berjumlah 30 orang saja.

Kemudian, untuk tenaga guru Parigi Moutong tingkat sekolah dasar, kuotanya sebanyak 1.200 lebih ditetapkan.

Kondisinya, terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah tenaga guru Parigi Moutong tidak memiliki gelar sarjana sesuai persyaratan pendaftaran PPPK.

“Secara otomatis tidak bisa mendaftar pada PPPK tenaga guru itu. Kalau saya prediksikan hanya setengah saja kuota yang terpenuhi,” ujarnya.

Sebenarnya, tenaga guru Parigi Moutong sangat berpeluang dalam seleksi PPPK itu, serta mempermudah pemenuhan kuota ditetapkan.

Baca juga: Jadwal Rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 Berubah

Sebab, ada tiga kali kesempatan diberikan kepapa mereka berdasarkan ketetapan kementerian terkait.

Tetapi di satu sisi, meskipun Parigi Moutong mengalami kekurangan guru. Namun disisi lain formasi ditetapkan tidak dapat terpenuhi.

Baca juga: Sulawesi Tengah Dapat Kuota 97 PPPK Guru Madrasah Kemenag 2021

Apalagi, guru dari wilayah lain tidak memungkinankan memenuhi kuota di Parigi Moutong, karena daerah lain juga membuka kesempatan sama.

“Kemudian kalau guru disana terdaftar di Dapodik pada daerah, jelas tidak bisa menyeberang ke daerah kita,” jelasnya.

Baca juga: Terkuak Otak Pembunuhan Juragan Emas di Papua

Terkait dengan proses pendaftaran seleksi PPPK dan CPNS di Parigi Moutong, para peserta diharuskan mengirimkan dokumen pendaftarannya melalui kantor Pos setempat.

Langkah itu dilakukan, untuk mengantisipasi kerumunan peserta dalam proses rekrutmen.

Baca juga: Tangkap Sindikat Narkoba Kota Palu, Polisi Amankan 2 Kg Sabu

BKPSDM berharap, pendaftaran yang telah ditetapkan mulai 31 Juni hingga 30 Juli nanti berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Ratusan Anak Daerah Berpeluang Masuk Industri Perikanan Parimo

“Terkait berapa jumlah pendaftar, kami belum mendatanya. Namun dokumen peserta seleksi sudah mulai masuk dari pihak kantor Pos,” tutupnya.

Baca juga: Sulawesi Tengah Masuk Daftar Kota PPKM Mikro Ketat

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong

Satgas covid 19 menyebutkan sudah 24 ribu jiwa disuntik vaksin covid 19 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sekitar 99 persen vial terpakai

Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

Gubernur Sulawesi Tengah instruksikan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas ditunda hingga 2 Agustus 2021, saat pandemi covid 19.

Sulawesi Tengah Masuk Daftar Kota PPKM Mikro Ketat

Sulawesi Tengah masuk daftar 43 kota di luar Jawa-Bali dengan PPKM mikro ketat, diputuskan perpanjangan mulai 6 sampai 20 Juli 2021

Kota Palu Butuh Langkah Cepat Cegah Pernikahan Anak

DPRD menyebut Kota Palu, Sulawesi Tengah, butuh langkah cepat cegah pernikahan anak sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak terus terjadi

Tangkap Sindikat Narkoba Kota Palu, Polisi Amankan 2 Kg Sabu

Polisi menangkap delapan sindikat Narkoba Kota Palu, Sulawesi Tengah, beserta menyita 2 Kg sabu, merupakan pengedar masuk Target Operasi

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;