Bantu Petani, DTPHP Usulkan Alat Perontok Cengkeh

<p>Foto: Illustrasi Panen Cengkeh</p>
Foto: Illustrasi Panen Cengkeh

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Guna membantu petani, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) usul alat perontok cengkeh kepada kementrian Pertanian.

“Alat perontok cengkeh itu diperuntukkan bagi 50 petani di Parigi Moutong,” ungkap Kabid Hortikultura dan Perkebunan DTPHP Parigi Moutong, Rahmatia di kantor DTPHP Parimo, Jumat 6 November 2020.

Alat perontok cengkeh itu tujuannya untuk mempermudah para petani merontokkan cengkeh dari bunga dan batangnya.

Sehingga, jumlah cengkeh yang dihasilkan pun lebih banyak dibandingkan melakukannya secara manual.

Baca juga: Dugaan Jatah Jergen Solar Oknum Polres dan Polsek, Kapolres Parimo Akan Pulbaket

“Petani terkendala dengan lambatnya proses merontokkan cengkeh,” urainya.

Jadi, akan menghabiskan waktu yang lama untuk menghasilkan cengkeh kering siap jual.

Ia melanjutkan, 50 petani dalam dua kelompok petani cengkeh akan mendapatkan dua alat perontok itu.

“Kami telah mengusulkan proposal elektronik permintaan alat perontok cengkeh. Insya Allah terealisasi tahun 2021,” tuturnya.

Baca juga: Dua Mahasiswa di Kota Palu Ditahan Polisi

Sebelumnya, para petani di Parigi Moutong mengeluhkan harga komoditi anjlok selama pandemi covid 19.

“Tahun lalu harga komoditi di sini dibeli Rp80 ribu per kilogram. Awal tahun 2020 harganya turun sekali hanya Rp30 ribu dan memasuki musim panen saat ini harganya hanya Rp 50 ribu,” ungkap petani cengkeh di Desa Laemanta Utara, Rahma.

Padahal, nilai jual cengkeh sempat mencapai Rp 140 ribu per kilogram beberapa tahun lalu.

Baca juga: Pasokan Solar Langka, Petani di Parimo Menjerit

Meski anjlok, para petani mau tidak mau terpaksa menjual komoditi mereka dengan harga murah demi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebab, bertani komoditi tanaman itu merupakan satu mata pencaharian utama dan dari situ pula ia dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membesarkan tujuh anaknya.

Selanjutnya, petani cengkeh di Desa Amalalang Jamaluddin juga mengungkapkan keluhannya.

Ia berharap pemerintah daerah (pemda) setempat dapat mengambil langkah cepat agar harga komoditi tidak terus merosot.

“Dengan naiknya harga komoditi, perekonomian petani di sini dapat membaik,” tuturnya.

Terkait hal itu, Kabid Holtikultura dan Perkebunan DTPHP Parigi Moutong Rahmatia mengatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk mengintervensi harga cengkeh.

Sebab harga cengkeh sangat bergantung dengan permintaan pasar.

“Apalagi, pandemi covid 19 menyebabkan permintaan berkurang, sehingga harga cengkeh turun,” tutupnya.

Baca juga: Jadikan Sigi Sulteng Pemasok Bawang Merah, BI Bantu Petani

Laporan: Rafiq

...

Artikel Terkait

wave

Forkopimda Ingatkan Kewaspadaan Potensi Bencana La Nina

Forkompimda Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan kewaspadaan potensi bencana La Nina.

Parigi Moutong Buka Seleksi Jabatan Sekkab

Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris kabupaten (Sekkab).

Basarnas Palu Kerahkan Kapal Cari Korban Speed Boat Karam

Basarnas Palu kerahkan kapal cari korban penumpang speed boat karam di perairan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Speed Boat Karam, Cawabup Banggai Laut Sulawesi Tengah Tewas Tenggelam

Kejadian naas menimpa Calon wakil bupati atau Cawabup Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Asgar B Badalia. Ia menjadi korban tenggelamnya speed boat yang ditumpanginya.

Kembali Meledak, Covid 19 Sulawesi Tengah Tambah 19 Kasus

Kasus Covid 19 Sulawesi Tengah kembali meledak. Hari ini bertambah 19 kasus baru.Update Pusdatina Minggu 1 November 2020

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;