Aboe Bakar Al-Habsy Siap Jadi Penjamin HRS

<p>Tangkapan Layar Website Resmi Fraksi PKS.</p>
Tangkapan Layar Website Resmi Fraksi PKS.

Berita Nasional, gemasulawesi- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy menyebut Habib Rizieq Shihab (HRS) mungkin orang pertama yang ditahan akibat kasus prokol kesehatan.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, pihaknya sangat menyayangkan persoalan Protokol Kesehatan berujung pada penahanan.

Baca juga: Dugaan Jatah Jergen Solar Oknum Polres dan Polsek, Kapolres Parimo Akan Pulbaket

“Karena kalau kita lihat selama Pilkada kemarin Satgas Covid-19 mencatat adanya 178.039 tidak ada satupun yang diproses pidana. Bisa jadi HRS ini adalah orang pertama yang ditahan lantaran protokol Kesehatan,” terang Habib Aboe.

Baca juga: Fadli Zon: Pemerintah Harus Rangkul Habib Rizieq Shihab

Namun demikian, lanjut Habib Aboe, kita hormati proses hukum yang berlaku, karena HRS sendiri bersikap demikian. Hal itu terlihat dengan iktikad baik beliau mendatangi Polda Metro Jaya kemarin.

Baca juga: Kota Palu Canangkan Kampung Tangguh Nusantara

Ini menunjukkan HRS sangat menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Revolusi Akhlak Solusi Menuju Indonesia Bermartabat

“Saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pasal 31 KUHP. Dimana pada seorang tersangka dapat diajukan penangguhan penahanan. Tentunya kita ikuti prosedur yang berlaku, saya sudah sampaikan hal ini dengan kuasa hukum HRS,” imbuh Sekjen DPP PKS ini.

Baca juga: Fadli Zon Desak Pemerintah Bentuk Tim Independen Usut Kasus Penembakan Laskar FPI

Pada umumnya, ungkap Habib Aboe, penangguhan penahanan dapat diberikan dengan tiga syarat, pertama tidak akan mengulangi tindak pidana yang disangkakan, kedua tidak menghilangkan barang bukti dan ketiga tidak akan melarikan diri.

Ia menilai, tiga syarat itu dapat dipenuhi oleh Habib Rizieq Shihab, sehingga seharusnya penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik.

Baca juga: Laskar FPI Pengawal HRS Disebut Miliki Senjata Api, Munarman: Itu Fitnah Besar

“Tetapi, semua kembali kepada penyidik. Karena mereka memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau tidak, pengajuan penangguhan penahanan itu,” pungkasnya. (**)

Baca juga: BPBD Jamin Bantuan Stimulan Bencana Tidak Lompat Tahun

Sumber: Website Resmi Fraksi PKS

...

Tags

Artikel Terkait

wave

FKUB Morut Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Pilkada

Meningginya suhu politik di Kabupaten Morowali utara Provinsi Sulawesi Tengah membuat beberapa pihak mengeluarkan pernyataan sikap. Salah satunya dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Morut.

Hari Ini Parigi Moutong Tambah Sembilan Kasus Covid 19

Update data Satgas Covid 19, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah hari ini bertambah Sembilan kasus baru.

Holiliana Unggul Sementara Selisih 2,8 Persen Dari Pesaingnya Delis Julkarson

Real count KPU di Pilkada Morut 12 Desember 2020 posisi Holiliana menguat unggul 2,8 persen dari pesaingnya Delis Julkarson Hehi.

Holiliana Masih Unggul, Suara Masuk Pilkada Morut Sudah Capai 60,81 Persen

Holiliana Masih Unggul Hitungan Sementara KPU di Pilkada Morut memperoleh sebanyak 20895 suara atau 50,8 persen. Delis 49,2 persen suara.

Real Count KPU Pilkada Majene 2020, Pasangan AST &#8211; Aris Unggul

Menurut hasil hitung atau real count KPU menunjukkan pasangan Achmad Syukri Tammalele – Arismunandar Kalma menangi Pilkada Serentak Majene 2020.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;