Berita parigi moutong, gemasulawesi– Sangat disayangkan pelaksanaan imunisasi vaksin covid 19 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terkesan tertutup. Hal ini memunculkan pertanyaan apa yang coba penyelenggara sembunyikan.
Saat imunisasi vaksin covid 19 di teras Kantor Bupati Parimo, sejumlah wartawan yang hendak meliput dilarang mengambil moment itu.
Sejumlah wartawan dilarang memasuki area pelaksanaan pencanangan vaksinasi covid 19. Padahal, salah satu item program penanganan covid 19 di Parimo, Sulawesi Tengah, yang menyedot anggaran daerah sekitar 30 Miliar Rupiah itu, perlu diinformasikan seluas-luasnya kepada warga.
Kabid Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Wulandari Marasobu, yang dikonfirmasi di lokasi imunisasi vaksin covid 19 mengatakan, Dinkes tidak berniat membatasi ruang akses wartawan untuk meliput.
“Kami hanya membatasi aktivitas di area utama kegiatan vaksinasi covid 19,” kata Wulandari memberi pembelaan.
Baca juga: Peran Media Bangun Masyarakat Sadar Vaksin
Ia berdalih, pihaknya hanya memberikan ruang kepada petugas atau vaksinator di area imunisasi vaksin covid 19, Kantor Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, supaya tidak terjadi kerumunan.
Namun, kebijakan pembatasan aktivitas di area utama vaksinasi covid 19 terbilang kontradiktif bahkan diskriminatif. Pasalnya, ada beberapa fotografer dan videografer dengan bebas mengambil gambar. Dan berada di area yang seharusnya steril dari siapapun kecuali petugas vaksinasi.
Penyelenggara memberikan akses kepada fotografer dan videografer itu berkeliaran, dengan memberikan tanda pengenal khusus ke area utama imunisasi vaksin covid 19, yang menurut mereka adalah area steril.
Tidak menutup kemungkinan fotografer dan videografer itu belum steril dari covid 19.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai, mengaku tidak tahu menahu dengan pengaturan dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19 itu.
Ia juga mengaku tidak tahu siapa saja yang diberikan ID Card khusus tim dokumentasi Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Saya memohon agar rekan-rekan wartawan legowo terhadap hal itu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto Tongani mengatakan, jangan membatasi ruang bagi media massa menyebarluaskan informasi imunisasi covid 19.
“Jangan ada pembatasan, imunisasi vaksin covid 19 wajib disebarluaskan ke publik supaya rakyat mengetahui. Dan informasi seperti ini jangan di tutup-tutupi,” tuturnya saat menanggapi pembatasan peliputan pencanangan vaksinasi covid 19, di lokasi imunisasi covid 19.
Menurutnya, tugas media massa sangat membantu pemerintah menyebarluaskan informasi. Terlebih pemberitaan mengenai penanganan virus corona.
Oleh karena itu, dia meminta pada kegiatan imunisasi gelombang kedua nanti, Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai instansi teknis terkait perlu memberikan ruang kepada media massa. Untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya terkait imunisasi vaksin covid 19 ke publik.
“Kami selaku bagian dari penyelenggara pemerintahan memohon maaf dan menyesalkan insiden ini. Kami harap ke depan hal-hal seperti ini tidak lagi terulang,” tutupnya.
Baca juga: Prof Sri: Vaksinasi Standar Kesejahteraan Sebuah Negara
Laporan: Muhammad Rafii
