Berita parigi moutong, gemasulawesi- Badan Kehormatan atau BK DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meminta PDIP segera mengambil sikap terkait keluarnya surat pemberhentian SS.
“Kami telah menerima surat dari Gubernur Sulawesi Tengah. Isinya menyatakan SS diberhentikan sementara sebagai anggota legislatif DPRD Parigi Moutong,” ungkap Ketua Badan Kehormatan DPRD Parigi Moutong, H Suardi, via sambungan telepon, Jumat 26 Maret 2021.
Diketahui, surat pemberhentian SS dari jabatannya, karena sedang menjalani proses hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Sehingga, tunjangan sebagai Wakil Ketua DPRD, harus diberhentikan. Begitu juga dengan berbagai fasilitas, seperti rumah jabatan dan mobil dinasnya, tidak dapat lagi digunakan imbas dari surat pemberhentian SS.
Baca juga: Kejari Tahan Ketua DPC PDIP Parimo Terdakwa Dugaan Korupsi Aset DKP
“Artinya kan sudah ada surat dari Gubernur, setelah itu mereka diberhentikan sementara. Jadi tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya, diberhentikan. Hanya terima gaji pokok saja. Pemberhentian sementara itu sifatnya keseluruhan sebagai anggota,” jelasnya.
Makanya, untuk mengisi kekosongan itu PDIP harus segera menyikapinya. Dengan menunjuk siapa calon pengganti sementara untuk diusulkan ke DPRD Parigi Moutong.
Nantinya, usulan partai itu akan kembali diusulkan DPRD ke Gubernur Sulawesi Tengah.
“Harusnya segera, agar tidak terjadi kekosongan dalam hal itu. Tapi kembali tergantung partainya, sampai sekarang ini PDIP belum mengeluarkan nama itu,” sebutnya.
Menanggapi surat pemberhentian SS Anleg DPRD Parigi Moutong yang tersandung perkara hukum itu mengatakan, tidak bisa berbicara banyak. Pasalnya, hingga saat ini belum menerima surat itu.
“Tanya sama Pak Ketua DPRD. Kalau dari partai, saya belum terima info,” tandasnya.
Begitu pula dengan pernyataan Sekretaris DPC PDI-P Parigi Moutong, Alfred Tonggiro, mengaku PDIP belum mengambil sikap perihal surat pemberhentian SS.
Sikap partai terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menjerat SS sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Terkait pengusulan nama pengganti sementara, DPC PDI-P Parigi Moutong masih menunggu sikap DPD.
“Jika sudah ada keputusan dari DPD, usulan nama pengganti sementara atas pemberhentian yang bersangkutan akan diserahkan ke DPRD,” tutupnya.
Baca juga: Pengadilan Periksa Saksi Perkara Dugaan Korupsi Ketua DPC PDIP Parimo
Laporan: Muhammad Rafii
