BPMP Sulawesi Tengah Mendorong Peningkatan Kualitas Kurikulum Merdeka di Parigi Moutong

Ket Foto: Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Parigi moutong
Ket Foto: Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Parigi moutong Source: (Foto/gemasulawesi/Muhammad Rifai)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (BPMP) telah menginisiasi kegiatan advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Parigi Moutong. 

Ibrahim, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi moutong, mengungkapkan hal ini, di Parigi, 5 Maret 2024.

Ia menambahkan advokasi ini merupakan bentuk pendampingan bagi beberapa sekolah di Parigi Moutong. 

"Yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dalam kurikulum merdeka," terangnya.

Baca Juga:
Dipimpin Kadis, Dinsos Parigi Moutong Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Sosial

Ibrahim menuturkan, BPMP turut serta secara langsung dalam kegiatan ini dengan memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang dianggap masih memiliki kekurangan dalam implementasi PMM. 

Ibrahim menjelaskan, Parigi Moutong memiliki sekitar 36 sekolah yang terdiri dari PAUD 7, SD 7, SMP 5, SMA 4, SMK 3, dan SLB.

"PMM merupakan dasar bagi guru-guru dalam melakukan pembelajaran di sekolah," ungkapnya. 

Namun, kurangnya pemahaman tentang PMM menyebabkan rendahnya kualitas proses pembelajaran di beberapa sekolah.

Menurutnya, meskipun sudah dilakukan sosialisasi pendampingan selama dua tahun terakhir, BPMP terus berupaya untuk memperbaiki dan mengevaluasi progresnya. 

Baca Juga:
Diikuti 50 Peserta, PBFI Kabupaten Parigi Moutong Adakan Open Tournament Body Contest Tahun 2024

Selain itu, Ibrahim mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran langsung BPMP dalam kegiatan ini, kami hanya menyediakan fasilitas dan mengundang sekolah-sekolah yang dituju untuk dilakukan pendampingan.

"Harapannya, dengan pendampingan yang dilakukan hari ini, akan terjadi peningkatan signifikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Parigi Moutong" pungkasnya. (Muhammad Rifai)

...

Artikel Terkait

wave
Pemkot Tangerang Minta Tempat Ini Tutup Jelang Bulan Ramadhan

Jelang bulan Ramadhan, Pemkot Tangerang minta fasilitas hiburan ditutup. Pemerintah juga memberikan jam operasional untuk pelaku usaha.

Ramai Masalah Beras Mahal, Jokowi Minta Masyarakat Cek Harga di Pasar

Ramai isu kenaikan harga beras, Jokowi minta masyarakat cek harga pasar. Jokowi jelaskan perbedaan harga beras jelang Ramadhan.

Serikat Guru Tolak Dana BOSP Dipakai Untuk Program Ini

Program makan siang gratis menggunakan dana BOSP mendapat penolakan. FSGI sebut aspek lain lebih butuh dana tersebut.

Tertuang dalam Perpres, Presiden Jokowi Telah Secara Resmi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai KLHK

Presiden Jokowi telah secara resmi menaikkan tunjangan kinerja para pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terkait Kesejahteraan Masyarakat, Kemenko PMK Sebut Perlindungan Sosial Jadi Salah Satu Skema Pemerintah untuk Meningkatkannya

Kemenko PMK menerangkan perlindungan sosial menjadi salah satu skema dari pemerintah RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;