Disdikbud Evalusi Penyaluran Tunjangan Guru di Parigi Moutong

<p>Foto: Kasi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Guru (GTK) Disdikbud Parigi Moutong, Zakir.</p>
Foto: Kasi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Guru (GTK) Disdikbud Parigi Moutong, Zakir.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sosialisasi perubahan regulasi, dan mengevaluasi proses penyaluran tunjangan guru di semester dua 2021.

“Memang ada, sebelumnya diatur dalam permendikbud nomor 19 tahun 2019. Kemudian, ada perubahan sedikit. Sehingga, dibuat Permendikbud nomor 7 tahun 2021, ada beberapa pasal yang berubah,” ungkap Kasi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Guru (GTK) Disdikbud Parigi Moutong, Zakir usai kegiatan di lantai dua gedung pertemuan, Kamis 17 Juni 2021.

Pasal yang berubah itu diantaranya yakni penerima tunjangan profesi hanya diwajibkan kepada PNS daerah. Namun pada regulasi terbaru, CPNS juga dapat menerima tunjangan yang sama.

Baca juga: APBD Perubahan Parigi Moutong 2020, Pendapatan Turun 8,5 Persen

Baca juga: Harga Sapi Hidup Diprediksi Naik Jelang Idul Adha

Kemudian, terkait sistem penyaluran tunjangan secara spesifik tidak mengalami perubahan. Namun, bank penyalur aneka tunjangan sebelumnya disalurkan melalui Bank BRI, beralih ke Bank Sulteng.

“Pertimbangannya, itu untuk pemberdayaan bank daerah. Sehingga, guru disarankan untuk bealih ke Bank Sulteng. Tetapi sebagian besar guru telah memiliki rekening bank itu,” ujarnya.

Baca juga: Parigi Moutong Jadwalkan Ujian Semester Tatap Muka

Baca juga: Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Terkait evalusi proses penyaluran tunjangan, ada 2.196 orang guru saat ini akan menerima tunjangan pada triwulan dua. Pada triwulan satu, 1. 851 orang guru PNS, telah tersalurkan tujangannya ke rekening masing-masing.

Evaluasi penyaluran tunjangan guru juga dilakukan, karena terdapat sejumlah data di Data Pokok Kependidikan (Dapodik), tidak sesuai dengan ketentuan.

Baca juga: PPPK Juga Terima Tunjangan Layaknya PNS

Baca juga: KemenPUPR Evaluasi 40 Bank Penyalur Bantuan Subsidi Rumah

Diantaranya, beban mengajar harus terpenuhi 24 jam, SK beban mengajar, serta data lainnya tidak valid ketika dimasukan kedalam sistem aplikasi.

“Seperti penyaluran tambahan penghasilan mengalami kekurangan bayar, karena dana dikirimkan dari pusat mengalami kekurangan, ini semua menjadi bahan evaluasi hari ini,” tutupnya.

Baca juga: Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Baca juga: Parimo Salurkan 2 Ton Bantuan Beras Pemprov Sulteng

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Polres: Tidak Ada Premanisme dan Pungli Terorganisir di Parigi Moutong

Kepolisian mengklaim tidak menemukan praktek premanisme dan Pungli terorganisir di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

PT PP Presisi jajaki kontrak tambang nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah Lokasi salah satu dari tiga prospek kontrak selain di Halmahera

12 Puskesmas di Parigi Moutong Reakreditasi Tahun Ini

Sebanyak 12 Puskesmas di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, akan reakreditasi tahun 2021 setelah akreditasi beberapa waktu lalu.

2020, Produksi Padi Parigi Moutong Capai 313 Ribu Ton

Pemerintah daerah mengatakan realisasi produksi padi Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 313.315 ton selama tahun 2020.

DPMPD Parigi Moutong Akan Undang Kades Palasa Lambori

DPMPD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan mengundang Kades Palasa Lambori terkait tuntutan warga untuk diberhentikan dari jabatan.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;