Parigi Moutong Anggarkan Klaim Bansos Nakes di APBD-P 2021

<p>Foto: Tenaga Kesehatan.</p>
Foto: Tenaga Kesehatan.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, anggarkan klaim Bansos Nakes di APBD Perubahan 2021.

“Klaim Bansos hak tenaga kesehatan tahun 2020, kami sudah mengupayakan. Minggu lalu sebelum saya ke Jakarta, sudah dibahas,” ungkap Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran via sambungan telepon, Jumat 18 Juni 2021.

Dalam penyelesaian klaim Bansos Nakes itu, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyampaikan dan meminta Dinas Kesehatan untuk menyelesikan klaim itu.

“Klaim itu sekitar Rp 3 Miliar atau Rp 4 Miliar kalau tidak salah kemarin. Itu juga telah masuk dalam pencatatan kami untuk penyelesaian,” jelasnya.

Klaim Bansos Nakes itu, menjadi beban keuangan daerah. Sehingga, anggaran untuk menuntaskan klaim tersebut, dilakukan pada APBD perubahan 2021.

Pihaknya juga telah membuat tim terpadu terkait data untuk melakukan verifikasi dan validasi klaim Bansos Nakes agar menghasilkan data yang akurat.

Sebab, berdasarkan hasil rapat TAPD beberapa waktu, meskipun ratusan ribu jiwa yang ditanggung pemerintah pusat dan sekitar 900 ribu jiwa dibebankan kepada daerah, masih saja ditemukan warga menggunakan SKTM lagi untuk berobat.

Sementara, hampir seluruh penduduk di Parigi Moutong telah akomodir, baik melalui mandiri, dan pegawai.

Baca juga: Korupsi 14,5 Miliar Rupiah Bansos Covid 19, Mensos Juliari Jadi Tersangka

“Alhamdulilah, program Bansos masyarakat prasejahtera tetap berjalan. Termasuk beberapa item disampaikan Ketua DPRD, soal masyarakat melapor ke beliau dan terakomodir,” ujarnya.

Harapannya, proses pembahasan klaim Bansos itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi perubahan serta pemotongan anggaran lagi.

Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Bansos Covid 19 Kemensos

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo meminta Pemda menyelesaikan klaim Bansos Nakes di tahun 2020.

“Kalau berbicara soal pelayanan kesehatan, otomatis salah satunya adalah tenaga kesehatan kan? Makanya, kalau tenaga kesehatan haknya tidak dibayarkan, akan berdampak dan berimbas pada pelayanan. Seperti Bansos bagi masyarakat prasejahtera di Parigi Moutong tahun 2020 kemarin,” tutup Feri.

Baca juga: Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Kementrian Akan Tinjau Politeknik KP Parigi Moutong

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akan meninjau proses perkuliahan Politeknik KP Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Disdikbud Evalusi Penyaluran Tunjangan Guru di Parigi Moutong

Disdikbud Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sosialisasi perubahan regulasi, dan evaluasi proses penyaluran tunjangan guru di semester dua 2021.

Polres: Tidak Ada Premanisme dan Pungli Terorganisir di Parigi Moutong

Kepolisian mengklaim tidak menemukan praktek premanisme dan Pungli terorganisir di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

PT PP Presisi jajaki kontrak tambang nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah Lokasi salah satu dari tiga prospek kontrak selain di Halmahera

12 Puskesmas di Parigi Moutong Reakreditasi Tahun Ini

Sebanyak 12 Puskesmas di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, akan reakreditasi tahun 2021 setelah akreditasi beberapa waktu lalu.

Berita Terkini

wave

Menyoroti Misteri dan Kepercayaan seputar Gunung Merbabu, Inilah Sinopsis Film Horor Kuncen

Kuncen adalah film horor yang akan hadir di bioskop November mendatang, membawa kisah seputar mitos di Gunung Merbabu

PT Bukit Asam Catat Produksi dan Penjualan Batu Bara Tumbuh, Optimis Hadapi Tekanan Pasar Global

PTBA mencatat produksi 35,90 juta ton hingga kuartal III-2025, didukung efisiensi, penjualan meningkat, permintaan pasar kuat.

Polresta Samarinda Tangkap 10 Tahanan Kabur, Polisi Terus Memburu Lima Buronan dan Tingkatkan Keamanan Sel

Polresta Samarinda berhasil menangkap 10 tahanan kabur, sementara lima lainnya masih diburu dengan penguatan sistem keamanan.

Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Pemerintah menyalurkan BLT Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 35 juta keluarga, hasil efisiensi anggaran tahun 2025.

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.


See All
; ;