334 Orang Telah Mendaftar, KPU Sebut Membutuhkan 115 PPK untuk 23 Kecamatan yang Ada di Parigi Moutong

Ket. Foto: KPU Parigi Moutong Menyatakan Memerlukan 115 Orang PPK untuk 23 Kecamatan yang Ada di Parigi Moutong
Ket. Foto: KPU Parigi Moutong Menyatakan Memerlukan 115 Orang PPK untuk 23 Kecamatan yang Ada di Parigi Moutong Source: (Foto/Duan)

Parigi Moutong, gemasulawesi – KPU Parigi Moutong menyatakan hingga sekarang sekitar 334 orang telah mendaftar untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan yang dapat membantu KPU Parigi Moutong menyelenggarakan Pilkada.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Parigi Moutong, Maskar, menerangkan saat ini pihaknya sedang melakukan perekrutan badan ad hoc PPK dan juga PPS atau Panitia Pemilihan Suara yang merupakan bagian dari tahapan Pilkada.

“Dari 334 orang yang telah mendaftar, KPU Parigi Moutong memerlukan 115 orang untuk menjadi PPK untuk membantu pelaksanaan Pilkada di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong,” katanya.

Baca Juga:
Demi Kemajuan Solo, Gibran Berharap Anggota Legislatif Terpilih Dapat Aktif Memberikan Masukan untuk Program Pemkot ke Depan

Maskar menyatakan jika hari Kamis menjadi hari terakhir masa pendaftaran PPK setelah sebelumnya dilakukan perpanjangan selama 3 hari.

Dalam keterangannya kemarin, 2 Mei 2024, Maskar menyatakan setelah berkas calon PPK yang telah melakukan pendaftaran diterima, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi oleh KPU setempat.

“Kemudian akan dilakukan pengumuman hasil penelitian administrasi untuk mereka yang lolos,” ujarnya.

Baca Juga:
Inspiratif! Pemerintah Kabupaten Luwu Apresiasi Prestasi Sekolah dalam Perayaan Hardiknas 2024, Ini 4 Kategori Penghargaan yang Diberikan

Maskar menekankan jika KPU setempat dalam syarat perekrutan PPK telah menegaskan jika calon PPK tidak boleh berafiliasi dengan partai politik.

Maskar menambahkan calon PPK juga tidak boleh menjadi saksi untuk partai politik pada Pemilu.

Menurut Maskar, ketentuan syarat perekrutan PPK telah ditentukan seperti itu, sehingga penelitian administrasi yang dilakukan salah satunya adalah untuk memastikan jika tidak ada calon badan ad hocyang terafiliasi dengan partai politik.

Baca Juga:
14 Hari Hilang di Laut Lombok, Keluarga Dokter Wisnu Surati Presiden Jokowi, Minta Bantuan Helikopter untuk Permudah Pencarian

Maskar menyampaikan jika hal tersebut ditemukan, maka akan dibatalkan.

Lebih lanjut, Maskar menuturkan jika sesuai tahapan perekrutan tes tertulis calon PPK menggunakan sistem CAT yang dijadwalkan pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2024 di Parigi Moutong.

Dia melanjutkan setelah semua tahapan perekrutan selesai dilalui, maka akan dilakukan pelantikan badan ad hoc PPK yang dijadwalkan di tanggal 16 Mei 2024.

Baca Juga:
Bongkar Kejanggalan Kasus Kematian Brigadir RAT di Jakarta, Propam Polda Sulawesi Utara Periksa Kasat Lantas dan Kapolresta Manado

“Masa kerja badan ad hoc PPK sesuai dengan aturan KPU berlangsung selama 8 bulan mulai bulan Juni 2024 hingga Januari 2024 dengan besaran honor 2,5 juta rupiah untuk jabatan ketua dan sekitar 2,2 juta rupiah untuk anggota PPK,” paparnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Mendekati Idul Adha, Anggota Komisi B DPRD Ingatkan Pemprov Jakarta untuk Menggencarkan Vaksin PMK bagi Hewan Kurban

Anggota Komisi B DPRD mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan vaksin PMK untuk hewan kurban.

Penutupan Bandara Sam Ratulangi Kembali Diperpanjang Akibat Erupsi Gunung Ruang, Yanti Pramono: Jaga Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Terdampak erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Manado terpaksa ditutup kembali sampai Kamis, 2 Mei 2024.

Terjadi Peningkatan Aktivitas, Gunung Ile Lewotolok Dilaporkan Mengalami Gempa Hembusan Sebanyak 348 Kali

Gunung Ile Lewotolok yang terletak di Lembata, NTT, dikabarkan mengalami gempa hembusan sebanyak 348 kali.

Faktor Cuaca dan Kelembapan Udara Sulit Dikendalikan Manusia, Dinkes Jakarta Barat Meminta Masyarakat untuk Semakin Mewaspadai DBD

Dinas Kesehatan Jakarta Barat meminta warga untuk semakin waspada terhadap DBD dikarenakan faktor cuaca dan kelembapan udara.

Peringatan May Day, Sekitar 5 Ribu Buruh dari Karawang Dilaporkan Berangkat ke Jakarta untuk Mengikuti Unjuk Rasa di Depan Istana Negara

Sekitar 5 ribu buruh dari Kabupaten Karawang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa May Day di depan Istana Negara.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;