Buleleng, gemasulawesi – Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, meminta Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk menerapkan kepemimpinan digital atau digital leadership.
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan kepemimpinan digital menjadi hal yang penting dalam melakukan reformasi tata kelola pemerintahan dikarenakan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan.
Menurut Abdullah Azwar Anas, dengan pelayanan digital, maka masyarakat yang jauh dari pusat layanan publik dapat mengaksesnya dengan mudah.
Dalam pernyataannya kemarin, tanggal 20 Mei 2024, Anas menegaskan jika kepemimpinan digital perlu dimiliki oleh setiap pemimpin.
“Dikarenakan hal ini memiliki keterkaitan dengan percepatan transformasi digital yang mencakup digital culture, digital structure dan digital competence,” katanya.
Anas menerangkan ketiga hal tersebut saat ini sedang digagas oleh pemerintah Indonesia.
Dia menekankan ini penting dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Anas mengatakan Presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 82 Tahun 2023 mengenai Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang di dalamnya mengatur mengenai percepatan integrasi 9 layanan prioritas.
“Selain itu, juga mengatur mengenai pembentukan GovTech Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga:
Desa Algadang di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Dilanda Banjir Bandang, 150 Rumah Warga Tenggelam
Menpan RB mengungkapkan melalui percepatan tersebut, maka ke depannya masyarakat akan menginput sekali saja dalam portal nasional layanan publik.
Dia melanjutkan itu dikarenakan akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk.
Disebutkan Anas jika untuk saat ini terdapat 9 layanan prioritas yang menjadi fokus transformasi digital ke depan yang akan dilakukan kolaborasinya dengan Govtech Indonesia.
Menurutnya, sejumlah layanan tersebut akan terpadu dalam 1 portal yang berbasis citizen centric yang mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat Indonesia.
“9 layanan itu mencakup kesehatan, layanan bantuan sosial, pendidikan, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan, layanan transaksi keuangan negara, pertukaran data dan juga portal layanan publik,” pungkasnya.
Dia juga mencontohkan sejumlah pengalaman transformasi digital pelayanan publik di banyak negara yang ada di seluruh dunia.
“Misalnya di Inggris, dari yang sebelumnya 1.000 aplikasi kini telah diintegrasikan ke 75 aplikasi,” tandasnya. (*/Mey)
