Gemasulawesi– Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Alfred Tonggiro meminta Pemprov Sulawesi Tengah review sertifikat vaksin syarat perjalanan saat penerapan PPKM.
“Tim Satgas Covid19, harus segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kebijakan itu. Sebab, kondisi daerah saat ini mengalami keterbatasan stok vaksin,” ungkap Alfred saat dihubungi, Sabtu 31 Juli 2021.
Seharusnya dalam mengambil keputusan sertifikat vaksin syarat perjalanan, pemerintah provinsi lebih dulu melihat kondisi di daerahnya.
Baca juga: Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Perjalanan Saat PPKM Darurat
Seperti, stok vaksin tidak setiap saat tersedia di daerah. Sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat vaksin.
Di Kabupaten Parimo saja, baru kurang lebih 24 ribu jiwa masyarakat sudah lakukan vaksin covid19. Sehingga, masih ada sekian ratus ribu lagi sasaran penerima vaksin, belum terlayani.
“Stok tidak tersedia setiap saat dibutuhkan, jadi sebaiknya syarat itu ditiadakan,” tegasnya.
Kemudian, kebijakan vaksin syarat perjalanan dianggap akan menyulitkan masyarakat. Khususnya, pelajar dan mahasiswa akan kembali ke Kota Palu untuk menempuh pendidikan.
Bahkan, ada juga pelajar dari sejumlah sekolah kejuruan terancam tidak kembali melakukan praktek kerja, karena kesulitan mendapatkan vaksin.
“Kalau vaksinnya siap tahun depan, tidak mungkin aktifitas pendidikan dan kegiatan ekonomi menunggu ketersediaan vaksin,” ujarnya.
Selain menunggu ketersediaan vaksin covid19 untuk mendapatkan sertifikat, masyarakat tidak memiliki alternatif lain, kecuali menjalani vaksin berbayar.
“Disini belum ada vaksin berbayar. Kalau pun ada tidak semua masyarakat bisa mengakses, karena alasan ekonomi,” terangnya.
Dia menilai, saat ini hanya sebagian kecil masyarakat menolak untuk menjalani vaksinasi. Salah satu alasannya karena riwayat penyakit.
Namun, kesadaran mereka atas penyebaran Covid19 semakin meningkat.
Baca juga: Gubernur Tekankan Penanganan Pandemi Covid19 Mulai dari Desa
Kasus covid19 Parimo tunjukkan peningkatan
Apalagi, dalam beberapa pekan terakhir jumlah kasus Covid19 di Parimo terus menunjukan peningkatan.
Dia berpendapat, syarat sertifikat vaksin dapat diberlakukan, jika sebagian besar masyarakat di Sulawesi Tengah sudah menjalani vaksinasi.
“Kalau semuanya sudah di vaksin, terus masih juga ada ditemukan belum vaksin, kebijakan itu bisa diberlakukan,” ujarnya.
Namun, pihaknya bersepakat jika pemerintah provinsi hanya mensyarakatkan hasil rapid tes dalam perjalanan.
“Masih banyak juga anggota DPRD disini belum di vaksin, karena stok vaksin tidak ada,” pungkasnya.
Laporan: Novita Ramadhani
