Mamuju, gemasulawesi – DTPHP atau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat berupaya mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT tanaman kedelai di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau Polman agar dampaknya tidak semakin meluas.
Kepala DTPHP Sulawesi Barat, Syamsul Ma’rif, dalam keterangannya mengatakan dari sekitar 90 hektare lahan kedelai di wilayah itu, sekitar 55 hektare telah diserang oleh OPT dan telah dilakukan penanganan sekitar 40 hektare.
“Penanganan OPT tanaman kedelai itu dilaksanakan lewat UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortukultura atau BPTPH DTPHP Sulawesi Barat bersama kelompok tani,” katanya.
Baca Juga:
Sekda Pinrang Berkesempatan Menyerahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Salimbongan
Dia menambahkan 4 kelompok tani atau Poktan, yakni Pokat Margo Utomo doktan Baru Poktan Karya Mandiri dan Poktan Sumber Makmur di Desa Sumberejo dan Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo bersama pemerintah telah mengendalikan sekitar 40 hektare lahan kedelai dg OPT.
Dikutip dari Antara, menurutnya, pengendalian OPT tersebut dilaksanakan lewat pengendali hayati atau APH Metarhizium SP dan Beauveria Bassiana sebagai bahan pengendali ramah lingkungan.
OPT atau organisme penggagu tanaman yang menyerang tanaman kedelai petani terdeteksi yakni hama kumbang tanah, belalang, ulat grayak, dan kepik polong.
Baca Juga:
Pemkab Pinrang Menerima Penghargaan atas Kinerja dalam Mengimplementasikan Program Merdeka Belajar
Dia menyebutkan petugas pengendali OPT di lapangan akan terus melakukan pemantauan lahan yang diserang oleh OPT maupun lahan yang telah dikendalikan dan melaporkan tanaman yang telah pulih dari serangan OPT.
Dia menyebutkan pengendalian OPT itu sebagai langkah pemerintah mencegah petani mengalami kerugian dan mempertahankan produksi kedelai di Sulawesi Barat.
Di sisi lain, Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, meminta pejabat bupati di 3 kabupaten di provinsi tersebut agar berlaku adil terkait Pilkada tahun 2024.
Dia mengatakan penjabat bupati yang baru dilantik di 3 kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Mamuju, Majene, dan Pasangkayu diminta untuk berlaku adil dalam menghadapi Pilkada serentak.
“Penjabat Bupati harus bersikap netral dan menjunjung tinggi aturan dalam pelaksanaan Pilkada serentak dengan tidak memihak pada kepentingan politik tertentu,” pungkasnya. (Antara)
