Manado, gemasulawesi – KPU Provinsi Sulawesi Utara atau Sulut mengevaluasi debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu.
Dalam keterangannya pada Fokus Grup Diskusi atau FGD di Manado, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara, Awaluddin Umbola, mengatakan pihaknya memastikan bahwa apa yang akan pihaknya siapkan pada debat publik itu telah dengan sekuat dan semampu pihaknya.
Awaluddin Umbola menyatakan meski begitu, di balik kesiapan yang telah KPU siapkan masih ada banyak catatan kekurangan.
Baca Juga:
Kemenag Terus Meningkatkan Komitmen dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak di Sulawesi Utara
“Karena itu, pihaknya berharap dalam FGD ini akan menjadi input untuk kami untuk kemudian kami sempurnakan pada proses debat selanjutnya yang akan dilaksanakan di Tondano, Kabupaten Minahasa,” ucapnya.
Dalam FGD itu, dia berharap teman-teman panelis, perwakilan pasangan calon, event organizer, termasuk media memberikan catatan-catatan atas debat publik yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu itu.
Dia berharap dukungan aparat kepolisian berkaitan dengan pengamanan pada pelaksanaan debat publik kedua di Tondano tetap dilakukan.
Dikutip dari Antara, dia menuturkan memang catatan-catatan pihaknya adalah massa masih terlalu banyak terkonsentrasi di lokasi pelaksanaan debat.
“Padahal secara teknis tidak mengundang massa. Ini yang lalu kami berharap dukungan dari perwakilan pasangan calon,” ujarnya.
Dia menyatakan penyajian visi dan misi pasangan calon yang lalu beradu gagasan, visi, misi didalam forum debat tersebut terlaksana dengan baik.
Baca Juga:
DPRD Gorontalo Utara Menggelar Rapat Paripurna ke 6 dalam Rangka Penetapan Calon Pimpinan
Menurutnya, pasangan calon memang betul-betul mengeluarkan apa yang telah mereka ramu dalam visi misi, tersampaikan dalam debat publik itu.
“Catatan-catatan evaluasi yang muncul dalam FGD atau Focus Group Discussion itu nantinya akan diperbaiki pada debat publik kedua,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPU Sulawesi Utara memantapkan kesiapan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan menggunakan aplikasi Sirekap menjelang Pilkada serentak 2024.
KPU Sulawesi Utara, Kenly Poluan, mengatakan pengelolaan Sirekap menjadi salah satu fokus utama, terutama dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul dari faktor sumber daya manusia dan teknologi. (Antara)
