Bawaslu Kendari Ingatkan kepada Peserta Pilkada 2024 untuk Tidak Melibatkan Anak-Anak dalam Kegiatan Kampanye

Ket. Foto: Bawaslu Kendari Mengingatkan Peserta Pilkada untuk Tidak Melibatkan Anak-Anak dalam Kegiatan Kampanye Pilkada 2024
Ket. Foto: Bawaslu Kendari Mengingatkan Peserta Pilkada untuk Tidak Melibatkan Anak-Anak dalam Kegiatan Kampanye Pilkada 2024 Source: (Foto/ANTARA/Ilustrator/Kliwon)

Kendari, gemasulawesi – Bawaslu Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengingatkan kepada peserta Pilkada 2024 untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye.

Dalam keterangannya di Kendari pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, Ketua Bawaslu Kendari, Sahinuddin, menyatakan imbauan tersebut adalah bentuk kepedulian terhadap etika dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kampanye politik.

Sahinuddin menekankan akan pentingnya menjaga integritas dan juga etika selama proses kampanye berlangsung.

Baca Juga:
Rutan Majene Sulawesi Barat Memberikan Pelatihan Wirausaha kepada Warga Binaan

Meski UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak secara eksplisit melarang keterlibatan anak-anak, pihaknya sangat merekomendasikan agar pasangan calon tidak melibatkan mereka dalam kegiatan kampanye.

Dia mengatakan ini menyangkut etika dan juga tanggung jawab.

Dikutip dari Antara, dia juga menyoroti anak-anak seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik.

Baca Juga:
Kementerian Agama Lakukan Praktik Manasik Haji Cilik TK se Kota Manado

Hal ini untuk melindungi anak-anak dari paparan politik yang mungkin tidak sesuai dengan usia mereka saat ini.

“Menurut UU Perlindungan Anak, anak-anak didefinisikan mereka yang berusia di bawah 18 tahun,” katanya.

Tetapi dalam UU Pemilu, pemilih yang berusia 17 tahun telah diperbolehkan memberikan suara.

Baca Juga:
426 Mahasiswa Pendaftar KIP UIN Datokarama Palu Telah Selesai Menjalani Tes Wawancara

Dia melanjutkan jika mereka telah berusia 17 tahun dan mempunyai hak pilih, mereka berhak mengikuti kampanye untuk memahami visi dan juga misi dari program pasangan calon.

Bawaslu Kendari berharap semua peserta Pilkada tahun 2024 mematuhi imbaua ini dan menciptakan lingkungan yang sehat dalam pemilihan.

Di sisi lain, KPU Kolaka menyiapkan 7 panelis dari berbagai latar belakang ilmu pendidikan dan berasal dari 3 universitas yang ada di Sulawesi Tenggara dalam debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati daerah tersebut.

Baca Juga:
Bank Indonesia Bantu Pemerintah Promosikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah

Abdul Rahman, yang merupakan Ketua KPU Kolaka, di Kolaka mengatakan saat memimpin rapat koordinasi ketujuh panelis ini yaitu 4 dari Universitas Haluoleo, 1 panelis merupakan Rektor Universitas Al Mawaddah Kolaka, dan 2 dari USN Kolaka. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Rutan Majene Sulawesi Barat Memberikan Pelatihan Wirausaha kepada Warga Binaan

Pelatihan wirausaha diberikan oleh Rutan Kelas II B Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kepada para warga binaannya.

Kementerian Agama Lakukan Praktik Manasik Haji Cilik TK se Kota Manado

Praktik manasik haji cilik TK atau Taman Kanak-Kanak se-Kota Manado di Asrama Haji Tuminting, Manado, Sulawesi Utara.

426 Mahasiswa Pendaftar KIP UIN Datokarama Palu Telah Selesai Menjalani Tes Wawancara

Sebanyak 426 mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar UIN Datokarama Palu telah selesai menjalani tes wawancara.

Bank Indonesia Bantu Pemerintah Promosikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah

Bank Indonesia membantu pemerintah mempromosikan pariwisata dan juga ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Tengah.

13 Miliar Rupiah Lebih Barang Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Peralatan Labkes Untad Palu Disita Kejati Sulteng

Kejati Sulteng menyita 13 miliar rupiah lebih barang bukti dugaan korupsi pengadaan peralatan Labkes Untad Palu tahun anggaran 2022.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;