Untuk Mencegah Konflik Sosial, Kominda Provinsi Sulawesi Barat Membangun Komitmen Bersama

Ket. Foto: Kominda Sulbar Membangun Komitmen Bersama untuk Mencegah Konflik Sosial
Ket. Foto: Kominda Sulbar Membangun Komitmen Bersama untuk Mencegah Konflik Sosial Source: (Foto/ANTARA Foto/HO Humas Polda Sulbar)

Mamuju, gemasulawesi – Kominda atau Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Barat membangun komitmen bersama untuk mencegah konflik sosial dan juga menciptakan keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Sulawesi Barat.

Dalam keterangannya di Mamuju, Kepala Badan Intelijen Daerah atau Kabinda Sulawesi Barat, Romi Setiawan, mengatakan Kominda Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama dalam upaya penanganan konflik sosial di Provinsi Sulawesi Barat.

Romi Setiawan menyebutkan komitmen bersama tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Baca Juga:
Pemerintah Kota Makassar Menyatakan Komitmennya dalam Mendukung Ekonomi Biru dan Hijau

Dia menambahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, penggiat perdamaian, wakil pihak yang berkonflik diharapkan dapat bersama-sama untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat, sesuai Undang-Undang itu.

“Penanganan konflik sosial di Sulawesi Barat juga akan dilaksanakan lewat Early Warning System atau EWS yang adalah peringatan dini dalam penanganan konflik sosial,” ujarnya.

Dia berharap para stakeholder di Sulawesi Barat juga memiliki kontribusi dalam memberikan saran dan juga tindakan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Barat agar penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat terarah dan komprehensif.

Baca Juga:
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan serta Studi Banding Diadakan TPID Provinsi Gorontalo

Dikutip dari Antara, dia menyebutkan komitmen bersama dalam penanganan konflik sosial sangat penting demi menjaga kondusifitas dan Kamtibmas yang telah berjalan dengan baik di Sulawesi Barat.

“Rapat koordinasi yang dilaksanakan itu juga untuk menciptakan situasi kamtibmas Sulawesi Barat menjelang persiapan pelantikan Presiden RI,” kata Pelaksana Tugas Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail.

Dia menyebutkan masih terjadi ketegangan politik dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Sulawesi Barat yang telah memasuki jilid VIII, yang mesti mendapatkan perhatian bersama untuk menciptakan kamtibmas. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Kota Makassar Menyatakan Komitmennya dalam Mendukung Ekonomi Biru dan Hijau

Komitmen dalam mendukung Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau dinyatakan oleh Pemerintah Kota atau Pemkot Makassar.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan serta Studi Banding Diadakan TPID Provinsi Gorontalo

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan serta studi banding.

Taufik Borman Resmi Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong

Taufik Borman secara resmi dilantik dan juga diambil sumpahnya sebagai Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Brimob Polda Sulawesi Tengah Mengamankan Sejumlah Benda yang Diduga Bom Rakitan

Sejumlah bom yang diduga bom rakitan diamankan oleh Brimob Polda Sulteng melalui tim Gegana bersama Unit Inafis Polres Poso.

Pasangan Calon Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Al Jufri Tampil Memukau pada Debat Kandidat Pertama

Pasangan cagub dan cawagub Sulawesi Tengah nomor urut 1, AA dan AKA, tampil memukau pada debat kandidat pertama.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;