Mamuju, gemasulawesi – Kantor Wilayah atau Kanwil Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat memastikan notaris di Sulawesi Barat tetap mutakhir dan terintegrasi.
Pamudji Rahardja, yang merupakan Kepala Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, mengatakan di Mamuju bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI dan Kemenkumham Sulawesi Barat bekerja sama untuk memastikan notaris di Sulawesi Barat tetap mutakhir dan terintegrasi mutakhir dan terintegrasi di Sulawesi Barat.
Pamudji Rahardja menyebutkan sinkronisasi data notaris dilaksanakan pada 3 kategori data, yaitu data mengenai perbedaan nomor KTP notaris lalu data notaris yang meninggal dunia dan data notaris pensiun dengan melampirkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pemutakhiran data.
“Sinkronisasi data yang akurat dan juga terkini sangat penting untuk mneingkatkan transparansi, akurasi, dan juga kemudahan akses data notaris untuk pihak yang memiliki kepentingan dengan notaris,” ujarnya.
Dikutip dari Antara, setiap data notaris yang tercatat dalam sistem merupakan data yang benar dan paling baru sehingga menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Dia menyatakan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan terus melakukan evaluasi terhadap rencana aksi itu agar perkembangan sinkronisasi data notaris tetap mutakhir dan terintegrasi.
Dengan sinkronisasi data notaris itu, dia berharap akan membuat data notaris tetap akurat untuk mewujudkan notaris yang prosesional dan juga berkualitas dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik di Provinsi Sulawesi Barat.
Pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Pariwisata Kota Makassar kembali menghadirkan program belanja tahunan paling besar, MGS atau Makassar Great State 2024 guna mendorong ekonomi dan pariwisata dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-417 Kota Makassar.
Inisiatif ini adalah bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan APPBI atau Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD Sulselbar yang mendukung penuh pelaksanaan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menggerakkan roda ekonomi daerah.
Baca Juga:
38 Proyek Infrastruktur di Provinsi Gorontalo Dipantau Langsung oleh KPK
Dia mengatakakan apalagi pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. (Antara)
