Gorontalo, gemasulawesi – KPK memantau langsung pekerjaan 38 proyek infrastruktur di Provinsi Gorontalo mulai tanggal 4-8 November 2024.
Misranda Nalole, yang merupakan Inspektur Provinsi Gorontalo, dalam keterangan tertulisnya di Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, menyampaikan pemantauan dan evaluasi terhadap 38 paket pekerjaan tersebut adalah Daftar Kegiatan Strategis di Provinsi Gorontalo sesuai dengan Keputusan Gubernur dengan Nomor 99/28/II/2024.
Misranda Nalole menyebutkan ada 10 dari 38 paket di antaranya mengalami deviasi atau selisih.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Sulbar Dukung Penuh Progam Polda dalam Mendeteksi Dini Konflik Sosial
“Beberapa paket pekerjaan yang mengalami deviasi itulah yang dikunjungi secara langsung oleh KPK di lokasi pekerjaan,” katanya.
Paket pekerjaan yang dimaksud, di antaranya paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD dr. Hasri Ainun Habibie senilai 25 miliar rupiah lebih dengan mas kontrak 225 hari kalender.
Dikutip dari Antara, selain itu, paket pekerjaan rekonstruksi untuk Jalan Saleh Kadir Hunggalua hingga Dehuwalolo dengan nilai 5 miliar rupiah lebih dengan masa kontrak 175 hari kalender.
Baca Juga:
Rumah Pemulihan Gizi Menjadi Strategi Penanganan Stunting Dinkes Provinsi Gorontalo
Ada juga paket pekerjaan gedung UPTD Labkesda yang senilai 9 miliar rupiah lebih dengan masa kontrak 150 hari kalender.
Pekerjaan lainnya adalah pekerjaan gedung laboratorium biologi beserta perabotnya di SMK 1 Limboto yang senilai 300 juta rupiah dan paket pekerjaan kantor Badan Keuangan Daerah senilai 6 miliar rupiah lebih dengan masa kontrak 180 hari kerja.
Dia menyampaikan pemantauan oleh KPK RI juga menekankan pada sejumlah pekerjaan fisik yang mengalami deviasi signifikan.
“Pekerjaan dengan anggaran besar tetapi pembangunannya belum rampung atau selesai hingga mendekati akhir tahun,” ucapnya.
Misalnya, paket konstruksi pembangunan gedung rawat inap untuk RSUD dr. Hasri Ainun Habibie dan paket pekerjaan pembangunan gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo.
Tim KPK berharap seluruh paket pekerjaan yang masuk ke dalam Program Strategis Pemerintah Provinsi dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa ada temuan, baik dari BPK, APIP, dan APH.
Terlebih saat ini telah mendekati akhir pelaksanaan anggaran tahun 2024. (Antara)
