Komisi II DPR Laksanakan Sosialisasi tentang Pendidikan Pemilih di Parigi Moutong

Ket. Foto: Komisi II DPR Melaksanakan Sosialisasi Mengenai Pendidikan Pemilih di Kabupaten Parigi Moutong
Ket. Foto: Komisi II DPR Melaksanakan Sosialisasi Mengenai Pendidikan Pemilih di Kabupaten Parigi Moutong Source: (Foto/Duan)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Komisi II DPR melaksanakan sosialisasi tentang pendidikan pemilih di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bentuk partisipasi pemerintah dalam membangun demokrasi pada momen Pilkada tahun 2024.

Dalam keterangannya saat melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih yang berlangsung di Parigi Moutong, Anggota Komisi II DPR, Longki Djanggola, mengatakan sebagai perwakilan di DPR, pihaknya juga berkewajiban untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait demokrasi.

Longki Djanggola mengungkapkan kegiatan itu adalah kerja sama yang dibangun dengan KPU RI sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih saat pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 nanti.

Baca Juga:
300 Personel Satpol PP Dilibatkan untuk Menertibkan Alat Peraga Kampanye Pilkada Palu

Oleh karena itu, masyarakat sebagai wajib pilih mempunyai peran yang penting dalam kemajuan demokrasi dalam negeri sebab melalui hak suara yang disalurkan di TPS akan melahirkan pemimpin baru daerah untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan.

Sebagai wajib pilih, masyarakat harus cerdas menggunakan hak suara untuk menentukan masa depan daerah, tidak mudah terbuai dengan iming-iming politik uang maupun kampanye hitam.

Dia mengatakan hindari politik uang atau money politic, karena hal-hal semacam itu merusak tatanan demokrasi bangsa yang dampaknya berhadapan dengan hukum.

Baca Juga:
Heboh! Ada Ladang Ganja dengan Luas 1,8 Hektare di Mandailing Natal Sumut, Begini Tanggapan dari Polisi

“Masyarakat harus menggunakan akal sehat memilih pemimpin ke depan,” pungkasnya.

Dia menyatakan mendekati masa tenang sebelum pemungutan suara, masyarakat memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas politik karena di masa tenang pasangan calon atau paslon kepala daerah tidak boleh melakukan kegiatan kampanye.

Dia menyebutkan penyelenggara, aparat penegak hukum maupun masyarakat harus menjaga kondusifitas pada momen masa tenang kampanye sebab kondisi ini sangat rentan terhadap politik uang atau money politic maupun kampanye hitam.

Baca Juga:
Kecanduan Judol, Pria di Pangkalpinang Nekat Mencuri Motor di Garasi Rumah Hingga Menjual Barang Curiannya di Medsos

Diketahui bahwa Longki Djanggola adalah anggota DPR daerah pemilihan atau dapil Sulawesi Tengah. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave

300 Personel Satpol PP Dilibatkan untuk Menertibkan Alat Peraga Kampanye Pilkada Palu

Alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye atau BK Pilkada Palu dilaporkan ditertibkan oleh 300 personel Satpol PP.

Heboh! Ada Ladang Ganja dengan Luas 1,8 Hektare di Mandailing Natal Sumut, Begini Tanggapan dari Polisi

Polisi berhasil menemukan ladang ganja seluas 1,8 hektare di Mandailing Natal, Sumatera Utara, begini keterangan dari pihak polisi

Kecanduan Judol, Pria di Pangkalpinang Nekat Mencuri Motor di Garasi Rumah Hingga Menjual Barang Curiannya di Medsos

Pelaku pencurian motor di Pangkalpinang berhasil ditangkap polisi, diketahui bahwa uang hasil curian motor tersebut digunakan untuk judol

Viral Ratusan Burung Pipit Jatuh Tergeletak di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Bersamaan dengan Pohon Tumbang

Viral video yang menampilkan ratusan burung pipit jatuh tergeletak di jalan area bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, begini penampakannya

Geger! Pria di Banyuwangi Jadi Korban Penusukan Tetangganya Sendiri Karena Punya Wajah Mirip Ayah Pelaku

Seorang pria di Banyuwangi menusuk tetangganya karena punya wajah yang mirip dengan ayahnya, diketahui pelaku punya dendam dengan ayahnya

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;