Bawaslu Tomohon Mengingatkan Munculnya Praktik Politik Uang di Masa Tenang Menjelang Pilkada

Ket. Foto: Bawaslu Kota Tomohon Mengingatkan Munculnya Praktik Politik Uang pada Masa Tenang Menjelang Pilkada Tahun 2024
Ket. Foto: Bawaslu Kota Tomohon Mengingatkan Munculnya Praktik Politik Uang pada Masa Tenang Menjelang Pilkada Tahun 2024 Source: (Foto/ANTARA/ (Karel A Polakitan)

Tomohon, gemasulawesi – Bawaslu Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, mengingatkan munculnya praktik politik uang di masa tenang pada tanggal 24 hingga 26 November 2024 menjelang Pilkada.

Stenly Kowaas, yang merupakan Ketua Bawaslu Tomohon, dalam keterangannya di Tomohon, mengatakan KPK dalam berbagai rilis dan pernyataan langsung telah menyampaikan bahwa politik uang menjadi pemicu utama sejumlah pasangan calon terpilih untuk berperilaku positif ketika memimpin kelak.

Menurut Stenly Kowaas, dampak yang muncul dari pemimpin yang koruptif sangat berbahaya karena jika ini terjadi maka yang akan jadi korban adalah masyarakat secara keseluruhan.

Baca Juga:
Kader Pelopor Kerukunan Dunia Maya Pemuda Lintas Agama Dilatih Tangkap Informasi Hoaks

Sementara di sisi lain, yang menikmati hanya beberapa orang atau segelintir orang yang berada dalam lingkaran penguasa selama masa pemerintahan berlangsung.

“Sungguh sebuah situasi yang menyedihkan dan berbahaya,” katanya.

Dikutip dari Antara, isu di tengah masyarakat bahwa praktik money politics adalah hal yang lumrah dan juga biasa, tidak hanya menyesatkan tetapi juga merendahkan martabat pemilih.

Baca Juga:
Komisi II DPR Laksanakan Sosialisasi tentang Pendidikan Pemilih di Parigi Moutong

Menyuap pemilih dengan ratusan ribu rupiah ataupun bantuan sembako yang tidak seberapa adalah strategi tak terpuji sekaligus adalah titik paling rendah dalam setiap kontestasi.

Oleh sebab itu, Bawaslu Tomohon berharap ada gerakan kolektif yang nyata untuk bersama-sama menegaskan dalam tagas: Malu Terima Money Politics.

Di sisi lain, Badan Geologi Kementerian ESDM berharap warga tidak mendekati area 2,5 kilometer dari kawah utama Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara.

Baca Juga:
300 Personel Satpol PP Dilibatkan untuk Menertibkan Alat Peraga Kampanye Pilkada Palu

Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid AN, menyampaikan dalam laporan evaluasi Gunung Karangetang yang diterima di Manado bahwa dalam tingkat aktivitas level III atau siaga, masyarakat, pengunjung, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan mendekati area dalam radius 2,5 kilometer dari kawah utama (selatan) dan kawah dua (utara), dan juga 3,5 kilometer pada sektor barat daya, selatan dan tenggara dari kawah utama. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Kader Pelopor Kerukunan Dunia Maya Pemuda Lintas Agama Dilatih Tangkap Informasi Hoaks

Kader pelopor kerukunan dunia maya pemuda lintas agama memperoleh pelatihan menangkap informasi hoaks dan pembuatan konten kreatif kerukunan

Komisi II DPR Laksanakan Sosialisasi tentang Pendidikan Pemilih di Parigi Moutong

Sosialisasi mengenai pendidikan pemilih dilaksanakan oleh Komisi II DPR di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

300 Personel Satpol PP Dilibatkan untuk Menertibkan Alat Peraga Kampanye Pilkada Palu

Alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye atau BK Pilkada Palu dilaporkan ditertibkan oleh 300 personel Satpol PP.

Heboh! Ada Ladang Ganja dengan Luas 1,8 Hektare di Mandailing Natal Sumut, Begini Tanggapan dari Polisi

Polisi berhasil menemukan ladang ganja seluas 1,8 hektare di Mandailing Natal, Sumatera Utara, begini keterangan dari pihak polisi

Kecanduan Judol, Pria di Pangkalpinang Nekat Mencuri Motor di Garasi Rumah Hingga Menjual Barang Curiannya di Medsos

Pelaku pencurian motor di Pangkalpinang berhasil ditangkap polisi, diketahui bahwa uang hasil curian motor tersebut digunakan untuk judol

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;