Sembari Sebutkan Beberapa Kesalahan KPUD Jakarta, Tim Ridwan Kamil-Suswono Minta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Tangkap layar video yang menampilkan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil saat bertemu Jokowi
Tangkap layar video yang menampilkan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil saat bertemu Jokowi Source: (Foto/ Instagram/@ridwankamil)

Jakarta, gemasulawesi - Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menuntut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa wilayah tertentu pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut Basri Baco, perwakilan tim pemenangan RIDO, KPUD Jakarta dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi pemilih.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Senin, 2 Desember 2024.

Basri Baco menyoroti persoalan tidak sampainya formulir C6, yaitu undangan untuk memilih, ke sejumlah pemilih.

Baca Juga:
Warga Palu yang Bekerja di Donggala Disediakan Bus Antar Jemput oleh Pemkot

Masalah ini, menurutnya, menjadi bukti ketidakbecusan penyelenggara pemilu.

Bahkan, ia menduga adanya unsur kesengajaan dari pihak tertentu yang tidak mendistribusikan formulir tersebut ke wilayah-wilayah yang dianggap sebagai basis suara pendukung Ridwan Kamil-Suswono. 

"Mengenai banyaknya warga Jakarta yang haknya hilang, karena tidak diberikannya undangan memilih, ini bisa jadi ada unsur kesengajaan," ujar Basri.

"Sengaja tidak dibagikan mungkin di basis 01 (pemilih Ridwan Kamil - Suswono), sehingga pendukung 01 tidak bisa berangkat mencoblos, dan ini laporannya banyak dari beberapa wilayah," tambahnya.

Baca Juga:
Dinsos Palu Sebut Karang Taruna Adalah Mitra Pemda dalam Melakukan Pencegahan Masalah Sosial

Atas dasar dugaan tersebut, tim pemenangan RIDO meminta KPU untuk mengadakan PSU di TPS yang warganya tidak menerima undangan memilih, meskipun mereka tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Selain tuntutan PSU, tim ini juga menyatakan akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menuntut keadilan dan memastikan Pilkada berlangsung dengan transparan.

"Kita menuntut KPU untuk melakukan PSU di semua TPS yang di dalamnya banyak warga tidak dapat undangan, padahal warga tersebut ada di dalam DPT yang dikeluarkan KPU," tegas Basri.

Baca Juga:
Pj Gubernur Gorontalo Membuka Secara Resmi Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Zona 5 Tahun 2024

Di tengah panasnya situasi Pilkada, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketenangan dan menunggu keputusan resmi dari pihak terkait.

Para pendukung pasangan calon yang mungkin tidak berhasil dalam Pilkada kali ini, penting untuk menerima hasil dengan lapang dada jika memang terbukti tidak ada kesalahan atau kecurangan dalam proses pemilu.

Kompetisi politik yang sehat adalah landasan demokrasi, dan menerima kekalahan dengan bijak menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Warga Palu yang Bekerja di Donggala Disediakan Bus Antar Jemput oleh Pemkot

Pemerintah Kota Palu menyediakam bus antar jemput untuk warga Kota Palu yang bekerja di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinsos Palu Sebut Karang Taruna Adalah Mitra Pemda dalam Melakukan Pencegahan Masalah Sosial

Karang taruna, disebutkan Dinsos Palu, merupakan mitra pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan masalah sosial.

Pj Gubernur Gorontalo Membuka Secara Resmi Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Zona 5 Tahun 2024

Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas zona 5 tahun 2024 resmi dibuka oleh Pj Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin.

Pemprov Sulawesi Selatan Terus Mendorong Pembentukan Program Kampung Iklim

Pembentukan Program Kampung Iklim atau Proklim dilaporkan terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

DPRD Sulawesi Tengah Memanggil KPU Sulteng Terkait Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024

KPU Sulawesi Tengah dipanggil oleh DPRD Sulawesi Tengah terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2024.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;