Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Ditugaskan Dampingi Komisioner KPU Sulsel Bersidang di MK

Ket. Foto: Untuk Bersidang di MK, JPN Kejati Sulsel Ditugaskan Mendampingi KPU Sulawesi Selatan
Ket. Foto: Untuk Bersidang di MK, JPN Kejati Sulsel Ditugaskan Mendampingi KPU Sulawesi Selatan Source: (Foto/ANTARA/HO-Dokumentasi Kejati Sulsel.)

Makassar, gemasulawesi – JPN atau Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ditugaskan mendampingi Komisioner KPU Sulawesi Selatan dan KPU kabupaten kota untuk membantu proses hukum di persidangan sengketa PHP atau Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, dalam keterangannya di Makassar menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya KPU Sulawesi Selatan bersama KPU kabupaten kota.

“Saya berharap teman-teman JPN atau Jaksa Pengacara Negara dan KPU untuk saling bersinergi dalam mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Dia menyebutkan kehadiran JPN Kejaksaan Tinggi Sulsel guna mendampingi KPU Sulawesi Selatan pada perkara nomor: 257/PHPU.GUB-XXIII/2025, telah dilaksanakan pada sidang perdana hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, di Mahkamah Konstitusi dan terus mendampingi sampai perkara diputuskan.

Baca Juga:
Tim Bea Cukai Makassar Gagalkan Peredaran 45 Ribu Rokok Ilegal yang Dilekati Pita Cukai Palsu dalam Operasi Penindakan Gempur

Selain itu, JPN hadir sebagai penasehat hukum yang ditugaskan membantu KPU Sulawesi Selatan dan KPU kabupaten kota di Mahkamah Konstitusi adalah tindak lanjut komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk penyelenggara pemilu dalam mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Dikutip dari Antara, berdasarkan data yang diterima, jadwal pelaksanaan sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2024, yaitu perkara sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dengan pemohon pasangan calon nomor urut 1, yaitu Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad dan termohon KPU Sulawesi Selatan.

Selanjutnya adalah sidang perkara Pilkada Makassar pada tanggal 10 Januari 2025 dengan pemohon paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 3 Indira Yusuf dan Ilham Ari Fauzi A Uskara dan termohonnya KPU Kota Makassar.

Sidang perkara Pilkada Kabupaten Bulukumba pada tanggal 10 Januari 2025 dengan pemohon paslon Bupati dan Wakil Bupati Jamaluddin M Syamsir dan Tomy Satria Yulianto dan termohon KPU Kabupaten Bulukumba.

Baca Juga:
Pj Gubernur Sulsel Ajak Semua Pihak untuk Bersama-Sama Menjaga Kelestarian Situs Budaya Leang Leang di Maros

Sidang perkara Pilkada Kabupaten Pangkep pada 10 Januari 2025 dengan pemohon paslon Bupati dan Wakil Bupati Andi Muhammad Khairul Akbar-Amiruddin dan termohon KPU Pangkep. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Tim Bea Cukai Makassar Gagalkan Peredaran 45 Ribu Rokok Ilegal yang Dilekati Pita Cukai Palsu dalam Operasi Penindakan Gempur

Peredaran 45 ribu rokok ilegal yang dilekati pita cukai palsu digagalkan oleh Tim Bea Cukai Makassar dalam operasi penindakan gempur.

Pj Gubernur Sulsel Ajak Semua Pihak untuk Bersama-Sama Menjaga Kelestarian Situs Budaya Leang Leang di Maros

Semua pihak diajak oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan untuk bersama-sama menjaga kelestarian situs budaya Leang Leang di Maros.

Kementerian Hukum Sulut Ingatkan ASN untuk Menjaga Integritas dalam Melaksanakan Tugas

ASN di Kementerian Hukum Sulawesi Utara diingatkan untuk menjaga integritas masing-masing dalam melaksanakan tugas.

Kemenag Manado Adakan Program Pendis Ngaji sebagai Upaya Tingkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam

Program Pendis Ngaji diselenggarakan oleh Kementerian Agama Manado sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Sulawesi Selatan Ditargetkan Menanam Jagung 10 Ribu Hektare sebagai Upaya Wujudkan Swasembada Pangan

Sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan, Sulawesi Selatan ditargetkan menanam jagung sebanyak 10 ribu hektare.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;