Pemkab Donggala Siapkan Anggaran Sebesar 126 Miliar Rupiah untuk Membayar Gaji PPPK pada Tahun 2025

Ket. Foto: Pemerintah Kabupaten Donggala Menyiapkan Anggaran 126 Miliar Rupiah untuk Membayar Gaji PPPK
Ket. Foto: Pemerintah Kabupaten Donggala Menyiapkan Anggaran 126 Miliar Rupiah untuk Membayar Gaji PPPK Source: (Foto/ANTARA/HO-Pemkab Donggala)

Donggala, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, menyiapkan anggaran sebesar 126 miliar rupiah untuk membayar gaji PPPK daerah tersebut pada tahun 2025.

Dalam keterangannya di Banawa, Penjabat Bupati Donggala, Rifani Pakamundi, mengatakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemda melakukan rasionalisasi anggaran di seluruh OPD dan tetap melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Gaji PPPK pemda telah menjadi tanggungan APBD Donggala tahun 2025,” ujarnya.

Dia menambahkan pemda saat ini masih kesulitan memenuhi gaji PPPK formasi tahun 2022 hingga 2024 sementara APBD tahun 2025 baru sanggup membayar gaji untuk 11 bulan.

Baca Juga:
Pendaftar Kuliah Melalui Jalur SPAN dalam PMB UIN Datokarama Palu Tahun 2025 Dijamin Mendapat Beasiswa

Menurutnya, gaji PPPK tahun 2024 telah semuanya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.

Dia menyatakan APBD tahun 2025 telah selesai dibahas TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan telah melakukan finalisasi penginputan rencana kerja dan anggaran atau RKA dengan memasukkan gaji PPPK.

“Hasil finalisasi itu telah diajukan ke pemprov untuk asistensi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura,” terangnya.

Dikutip dari Antara, dia menyebutkan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap APBD Donggala belum rampung.

Baca Juga:
Pemerintah Kota Makassar Minta Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Program Pembangunan

Dia menyampaikan sejumlah OPD yang mengalami penambahan pagu anggaran seperti Dinas Kesehatan bertambah 11,6 miliar rupiah, RS Tambu 6,1 miliar rupiah, RSUD Kabelota 33,5 miliar rupiah, Dinas Pekerjaan Umum 31,2 miliar rupiah, Sekretariat Daerah sebesar 8,1 miliar rupiah, dan Dinas Perhubungan 6,6 miliar rupiah.

Dia melanjutkan ada 6 OPD yang dananya berkurang, yaitu Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata serta Dinas Perikanan.

Di sisi lain, Polda Sulawesi Tengah menanam jagung pada tahap awal program percepatan swasembada pangan di atas lahan 1.790 hektare dari luas lahan yang ditargetkan sebanyak 55.628 hektare.

Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, menyatakan implementasi program itu pihaknya memberdayakan masyarakat, melakukan kolaborasi dengan pemda, akademisi, dan pihak terkait lainnya untuk kesuksesan swasembada pangan. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Pendaftar Kuliah Melalui Jalur SPAN dalam PMB UIN Datokarama Palu Tahun 2025 Dijamin Mendapat Beasiswa

Beasiswa dijamin didapatkan oleh para pendaftar kuliah lewat jalur SPAN dalam PMB UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah.

Pemerintah Kota Makassar Minta Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Program Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam menyusun program pembangunan diminta oleh Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Geger! Bakso Melati Dibobol Hingga Mesin Kasir dan Uang 2 Juta Amblas Dibawa Pencuri, Begini Kronologinya

Geger bakso Melati dibobol oleh pencuri hingga mesin kasir dan uang dua juta raib di bawa pelaku kabur yang berada di Pasuruan.

Kecelakaan Mobil Sigra Ditabrak KA Blambangan Ekspres di Perlintasan Latek Bangil Pasuruan, Begini Kronologinya

Aksi kecelakaan mobil sigra berwarna putih dengan KA Blambangan Ekspres sebabkan kendaraan ringsek dan diduga pemilik mobil.

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pemilik Warung Kopi Cetol Dalam Kasus Eksploitasi Anak di Bawah Umur, Begini Tanggapan Wakapolres

Polisi menetapkan enam tersangka pemilik warung kopi cetol Malang karena dugaan kasus eksploitasi anak di bawah umur seperti ekonomi.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;