Pemkot Bandung Bakal Larang Siswa SD dan SMP untuk Bawa HP ke Sekolah, Susi Pudjiastuti: Setuju Sekali

Tangkap layar video yang menampilkan Susi Pudjiastuti, yang baru-baru ini menyoroti rencana Pemkot Bandung
Tangkap layar video yang menampilkan Susi Pudjiastuti, yang baru-baru ini menyoroti rencana Pemkot Bandung Source: (Foto/Instagram/@susipudjiastuti115)

Bandung, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, baru-baru ini memberikan perhatiannya terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang akan melarang siswa SD dan SMP membawa ponsel ke sekolah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan meminimalisasi gangguan di ruang kelas. 

Upaya ini dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

"Kami sedang mengkaji aturan dan akan segera menerapkan larangan membawa handphone ke ruang kelas, khususnya di SD dan SMP," jelas Farhan pada Senin 28 April 2025.

Baca Juga:
Babak Baru Kasus Pengeroyokan di Polsek Bukitraya Pekanbaru, Polda Riau Tangkap 10 Debt Collector yang Terlibat

Rencana ini mendapat banyak perhatian, baik dari kalangan pemerhati pendidikan maupun masyarakat umum, yang mengkhawatirkan dampak negatif penggunaan ponsel terhadap konsentrasi belajar siswa di sekolah.

Menanggapi kebijakan tersebut, Susi Pudjiastuti memberikan dukungannya melalui platform media sosial. Ia menyatakan persetujuannya dengan singkat namun tegas.

"Setuju sekali," tulis cuitan Susi pada akun X resminya @susipudjiastuti pada Selasa 29 April 2025, sembari mengunggah ulang berita terkait rencana Pemkot Bandung.

Meskipun dalam cuitannya Susi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan dukungannya, banyak pihak menilai bahwa dukungan tersebut sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan bebas gangguan.

Baca Juga:
Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Kalimantan-Sulawesi yang Terafiliasi Fredy Pratama, Polda Kalsel Amankan 4 Tersangka

Sementara itu, tanggapan dari warganet juga beragam terkait kebijakan larangan membawa ponsel ke sekolah ini.

Salah satu warganet dengan akun @sul*** menyampaikan pandangannya berdasarkan pengalaman pribadi. Ia mendukung larangan membawa ponsel untuk siswa SD, namun memberikan catatan khusus untuk siswa SMP.

"Anak saya SD tidak bawa HP, dan saya setuju kebijakan melarang HP dibawa ke sekolah di level SD, karena diantar jemput. Utk SMP spt nya perlu, krn sdh pergi dan pulang sendiri, minimal bisa pesan OJOL," tulis warganet tersebut.

Pendapat ini mencerminkan kekhawatiran orang tua terhadap kebutuhan komunikasi anak-anak mereka, terutama untuk siswa yang sudah mandiri dalam perjalanan ke dan dari sekolah.

Baca Juga:
Dapat Ultimatum dari Ormas GRIB Terkait Isu Premanisme di Jabar, Gubernur Dedi Mulyadi: Oh itu Biasa Lah

Diskusi terkait kebijakan ini terus bergulir di media sosial dan forum-forum pendidikan.

Banyak orang tua mengkhawatirkan ketergantungan anak terhadap ponsel di usia dini, sementara di sisi lain, ada juga pertimbangan soal keamanan dan komunikasi anak di luar jam sekolah.

Pemerintah Kota Bandung sendiri saat ini masih dalam tahap pengkajian sebelum kebijakan tersebut resmi diterapkan.

Rencana ini diharapkan dapat menemukan jalan tengah yang bijak, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan konsentrasi belajar tetap tercapai tanpa mengabaikan kebutuhan anak-anak untuk tetap dapat berkomunikasi dengan orang tua mereka, terutama di situasi darurat. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Babak Baru Kasus Pengeroyokan di Polsek Bukitraya Pekanbaru, Polda Riau Tangkap 10 Debt Collector yang Terlibat

Polda Riau kembali menangkap debt collector yang diduga terlibat aksi pengeroyokan di halaman Polsek Bukitraya, terbaru 10 orang ditangkap

Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Kalimantan-Sulawesi yang Terafiliasi Fredy Pratama, Polda Kalsel Amankan 4 Tersangka

Polda Kalses berhasil membongkar jaringan narkoba lintas pulau Kalimantan dan Sulawesi yang masih terafiliasi Fredy Pratama

Dapat Ultimatum dari Ormas GRIB Terkait Isu Premanisme di Jabar, Gubernur Dedi Mulyadi: Oh itu Biasa Lah

Begini respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai mendapatkan ultimatum dari GRIB terkait premanisme di Jabar

KPU Sulawesi Selatan Segera Kembalikan Dana Hibah dari Sisa Anggaran Pilkada 2024

Dana hibah sekitar 140 miliar atau 150 miliar rupiah dari sisa anggaran Pilkada tahun 2024 segera dikembalikan KPU Sulsel.

DPRD Parigi Moutong Mediasi Koflik Warga dan Kades Sigenti, BPD Siapkan Opsi Pemecatan atau Pemeriksaan

Komisi I DPRD Parigi Moutong mediasi konflik warga & Kades Sigenti usai munculnya mosi tidak percaya.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;